DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang disebut Perumda Manuntung Sukses adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan. Perumda Manuntung Sukses merupakan peralihan nama dari Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan. Perumda Manuntung Sukses merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Yang Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, perlu diganti; j
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ! 1 i !

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); j
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeralf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); j
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Bada’n Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); j Dengan Persetujuan Bersama j DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN ! ' dan | : WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN. j BAB I j KETENTUAN UMUM | Pasal 1 i Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: i
1.Daerah adalah Kota Balikpapan. ]
2.Pemerintah Daerah adalah. Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. j.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. [
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Manuntung Sukses yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Manuntung Sukses yang memegarig kekuasaan tertinggi dalam Perumda Manuntung Sukses dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. j
5.Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Manuntung Sukses adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan. j
6.Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Manuntung Sukses serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses. j " \2
8.Keija Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan. !
9.Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.
10.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses. j j
11.Obligasi adalah penerbitan surat berharga atau sertifikat yang berisi pengakuah hutang atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses dari pemberi pinjaman dan/atau pemodal. j _ i
12.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai tambah. j
13.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan. j i
14.Rapat Dewan Pengawas adalah Organ Perumda memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda. f i i *

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 4

(1)Perumda Manuntung Sukses membidangi kegiatan usaha:
1. a.Real Estate;
2. b.Transportasi dan Pergudangan;
3. c.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah; [
4. d.Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; j
5. e.Kepelabuhanan; j
6. f.Pasar; j
7. g.Tenaga Keija; I
8. h.Parkir; dan > ' j
9. i.Advertising kawasan tertentu. |
(2)Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM. 1 BAB V | MODAL ! . Pasal 5 j
(1)Sumber modal Perumda ManuntungSukses terdiriatas: I
1. a.Penyertaan modal daerah; 1
2. b.Pinjaman; !
3. c.Hibah; dan !
4. d.Sumber modal lainnya. j
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dapat bersumber dark j
1. a.APBD; dan/atau j
2. b.konversi dari pinjaman. j
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: |
1. a.Daerah; j
2. b.BUMD lainnya; dan/atau }
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganj
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: I
1. a.Pemerintah Pusat; j
2. b.Daerah; j
3. c.BUMD lainnya; dan/atau |
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: , |
1. a.kapitalisasi cadangan; I
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan j
3. c.agio saham. j
(6)Modal Perumda Manuntung Sukses berasal dari peralihan modal Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Balikpapan ke Perumda Manuntung Sukses sebesar Rp45.964.075.085,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah). j Umum Pasal 6 j Organ Perumda Manuntung Sukses terdiri atas: i
1. a.KPM sebagai pemilik modal; 1
2. b.Dewan Pengawas; dan j
3. c.Direksi. I i i i Bagian Kedua j Dewan Pengawas !
4. a.melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah; j
5. b.mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah; j
6. c.memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan. pemberhentian Direksi; |
7. d.membuat dan memelihara risalah rapat; dan j
8. e.menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPM. j Pasal 8 | Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sebagai berikut:
9. a.memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui;
10. b.memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Manuntung Sukses; !
11. c.menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses; ;
12. d.memproses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses dengan Keputusan KPM; dan I
13. e.menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program keija Direksi tahun berjalan. I Paragraf 2 ! Tata Cara Pengangkatan, Jumlah, Nama, Jabatan, dan Rapat Dewan Pengawas.;

BAB VI

ORGAN PERUMDA MANUNTUNG SUKSES ! Bagian Kesatu j

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM. ;
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat Dewan Pengawas meliputi:
1. a.s e h a t ja s m a n i d a n ro h an i; .. j
2. b.memiliki keahlian, integritas,. kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; j
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; ! } : 5
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; \
6. f.berijazah paling rendah Strata I (S-l); j
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.tidak pemah dinyatakan pailit; !
9. i.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan j
11. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif. !
(3)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM. I | i Pasal 10 j
(1)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(2)Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. !
(3)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. !
(4)Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugasdengan baikselama masa jabatannya. ;
(5)Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajibmenandatanganikontrak kinerja. |
(6)Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang dipilih menjadi Sekretaris merangkap anggota. j
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah salah satunya diangkat menjadi Ketua yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan dari unsur independen.
(3)Untuk memilih calon Dewan Pengawas, Wali Kota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. j

Pasal 12

(1)Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan KPM. . ;
(2)Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan 1 (satu) orang dari unsur Perumda Manuntung Sukses.
(3)Segala kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perumda Manuntung Sukses dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan. j 6 Pasal 13 j
(1)Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. !
(2)Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan % kuorum anggota yang hadir. |
(3)Untuk setiap rapat dibuat Risalah Rapat. j Pasal 14 !
(1)Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. |
(2)Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada KPM sehingga Perumda Manuntung Sukses mampu meningkatkan kineija dan pelayanan kepada masyarakat. j

Pasal 15

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

a.uang honorarium; dan
b.jasa produksi.

Pasal 16

;

(1)Ketua Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. |
(3)Anggota Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama. j
(4)Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)diberikan hanya pada 1 (satu) jabatan. j Pasal 17 )
(1)Selain uang honorarium, kepada Dewan Pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perumda Manuntung Sukses dalam kondisi laba. ■ t
(2)Besamya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi. i
(1)Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila: :
1. a.meninggal dunia; !
2. b.masa jabatan berakhir; dan/atau !
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu. !
(2)Dalam hal jabatan anggota DewanPengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(3)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkari paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. r
(4)Laporan pengurusan tugas akhir masajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(5)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
(6)Dalam hal teijadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh KPM. |
(7)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: |
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas; I
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; j
3. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah;
4. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri;
6. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau j
7. g.tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi,dan pembubarah Perumda Manuntung Sukses. j
(8)Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wall Kota. 1
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Wali Kota. j Bagian Ketiga - • Direksi j Paragraf 1 j Tugas dan Wewenang ! • ' i i Pasal 19 j Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas: i
1. a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Manuntung Sukses;
2. b.merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan;
3. c.membina Pegawai; i
4. d.mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Manuntung Sukses; !
5. e.menyelenggarakan administrasi umum dankeuangan; t
6. f.melaksanakan kegiatan teknis Perumda Manuntung Sukses;
7. g.mewakili Perumda Manuntung Sukses baik di dalammaupun di luar pengadilan; dan j
8. h.menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasukNeraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 20

I Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertanggungjawab kepada KPM. j 8 Pasal 21 | Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang:

a.menerima, mengangkat, memutasi dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perumda Manuntung Sukses dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; j
b.menyusun uraian tugas organisasi dan tata keija Perumda Manuntung Sukses dengan persetujuan Dewan Pengawas; I
c.mewakili Perumda Manuntung Sukses di dalam dan di luar pengadilan; j
d.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Manuntung Sukses di dalam maupun di luar pengadilan; j
e.menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; I
f.menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi (Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan); dan i
g.menandatangani perjanjian dengan Pihak Ketiga. j i Paragraf 2 j Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan, ] t ^ ^ i Anggota Direksi j i Pasal 22 i

(1)Perumda Manuntung Sukses dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan dibantu paling banyak 4 (empat) Direktur.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas. I
(3)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM. j Pasal 23 i Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1
1. a.sehat jasmani dan rohani; j
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; I
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan; j
5. e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; j
6. f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-l); j
7. g.pengalaman keija minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pemah memimpin tim;
8. h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; j
9. i.tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris y an g d in y a ta k a n b e rs a la h m en y eb ab k an b a d a n u s a h a y a n g dipim pin dinyatakan pailit; • !
10. j.tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; •. . j
11. k.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan ;
12. l.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 9 Pasal 24 j
(1)Calon Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai Anggota Direksi merupakan calon yang lulus seleksi melalui Uji Kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau Lembaga Profesional dengan keputusan Wali Kota. j
(2)Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. I
(3)Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 1
(4)Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. !
(5)Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. I Pasal 25 j
(1)Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. i
(2)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Manuntung Sukses. j,
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat atau dipilih menjadi Direktur Utama. j
(4)Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau memiliki prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga. I
(5)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan audit kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut. !
(6)Penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja Direksi untuk dapat dipilih dan diangkat kembali dilakukan oleh Dewan Pengawas. I
(7)Apabila Direksi telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direksi, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar gaji yang diterima terakhir dikalikan masa kerja jabatan. j Paragraf 3 | PemberhentianDireksi | Pasal 26 -j
(1)Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: !
1. a.meninggal dunia; !
2. b.masa jabatan berakhir; dan/atau [
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu. |
(2)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. j
(3)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat j 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. j
(4)Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi. j
(5)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. . .. j 10
(6)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM. j
(7)Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(8)Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: I
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas; i
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. c.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah; 1
4. d.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai keloiatan hukum tetap; !
5. e.mengundurkan diri; j
6. f.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau j
7. g.tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manuntung Sukses.
(9)Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan KPM. j
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Wali Kota. j Paragraf 4 j Penunjukan Pejabat Sementara Direksi j Pasal 27 I
(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. [
(2)Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manuntung Sukses untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. j
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh KPM.
(4)KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manuntung Sukses untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manuntung Sukses sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. ' Paragraf 5 : Penghasilan ! Pasal 28 | Penghasilan Direksi terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan; dan j
3. c.jasa produksi. j 11
(1)Besamya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Manuntung Sukses. |
(2)Besamya Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.

Pasal 30

(1)Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas: ;
1. a.kesehatan; dan
2. b.fasilitas kendaraan operasional.
(2)Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diberikan setiap tahun apabila perusahaan dalam kondisi laba. j
(3)Tunjangan dan besamya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi. j
(4)Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda Manuntung Sukses Tahun Anggaran beijalan. j Pasal 29 ! BAB VII | PEGAWAI | Bagian Kesatu j Umum i i Pasal 31 I Pegawai Perumda Manuntung Sukses merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjiankerjasesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai ketenagakeijaan. I j Pasal 32 I f
(1)Pegawai Perumda Manuntung Sukses memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekeijaan, tanggung jawab dan kinerja. j
(2)Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Manuntung Sukses. j
(3)Penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses paling banyak terdiri atas: j
1. a.gaji;
2. b.tunjangan; I
3. c.fasilitas; dan/atau :
4. d.jasa produksi atau insentif pekeijaan. |
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Perumda Manuntung Sukses wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Manuntung Sukses pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Manuntung Sukses melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. i 12

(1)Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai. I
(2)Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, apabila diterima menjadi pegawai dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan. j
(3)Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. !
(4)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. |
(5)Tata cara pengangkatan pegawai akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…