DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang pajak restoran termasuk didalamnya mengatur tentang adanya tambahan lembaran daerah kota balikpapan no 2, ketentuan ayat (2) pasal 3 diubah dan ayat (3) dihapus, ketentuan pasal 6 diubah, ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, ketentuan Pasal 15 diubah, ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah, ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A, Ketentuan ayat (1) Pasal 41, Ketentuan Pasal 44 diubah, iantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIXA, serta sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 5, angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2

Pasal 1

j | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: j

1.Kota adalah Kota Balikpapan. 1
2.Pemerintah Kota adalah Wali Kota beserta perangkat j daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara j pemerintahan daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5.Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengari tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha | tetap. j
9.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan. 1
10.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disebut j NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib i Pajak Daerah sarana dalam administrasi perpajakan j daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri j atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/foodcourt, foodtruck, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya.
13.Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/foodcourt, foodtruck, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya.
14.Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
15.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
16.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuannperaturan perundang- undangan perpajakan daerah.
17.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 4
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30.Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya. 5
34.Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
35.Ju ru Sita Pajak adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
36.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
37.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Ju ru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tarif Pajak Restoran ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. a.10% (sepuluh persen) untuk restoran dengan Kategori A, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak lebih besar K1;
2. b.7% (tujuh persen) untuk restoran dengan Kategori B, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak antara TKO dan Kl;
3. c.3% (tiga persen) untuk restoran dengan Kategori C, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak lebih kecil TKO.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kategori Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 6

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPPDRD.
(2)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(3)Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(4)Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(5)Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterbitkan Surat Teguran.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat BPPDRD belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2)Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
1. a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
2. b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4)Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada BPPDRD. 7
(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala BPPDRD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

8.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1)Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2)Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
(3)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat berwenang menempatkan personil untuk melakukan monitoring atau penungguan (penggedokan) di tempat objek pajak dan/atau peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kota atau BPPDRD.
(2)Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat 8 ditempatkannya personil dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota.
(3)Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

10.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah BPPDRD atau instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ll.D ian tara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BABXIXA SANKSI ADMINISTRATIF

12.Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…