DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diubah adalah ketentuan Pasal 6 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 9; Pasal 13 ayat (2); Pasal 18 ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 19; Pasal 27; Pasal 31 ayat (1); serta Pasal 32. Ketentuan sisipan adalah Pasal 18 ayat (8); Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, dan Pasal 29E. Ketentuan yang dihapus adalah Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 20.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu 4 dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 25) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Ketentuan mengenai kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan:
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan/atau
5. e.pemrosesan akhir.
(2)Ketentuan mengenai penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap orang pada sumbemya.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah organik;
2. b.sampah anorganik;
3. c.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dari Rumah Tangga;
4. d.sampah spesifik lainnya; dan
5. e.residu.
(3)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab:
1. a.masyarakat dapat langsung membuang sampah ke TPS dan/atau Halte Sampah;
2. b.lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT atau didirikan oleh kelompok masyarakat sendiri untuk pengumpulan sampah ke TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R;
3. c.Pemerintah Daerah untuk pengangkutan sampah dari TPS, Halte Sampah dan/atau residu dari TPS 3R ke TPST atau TPA;
4. d.pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dan untuk mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
5. e.Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dari sumber sampah dan/atau dari TPS, Halte Sampah dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
(2)Penyimpanan sampah dari rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS, dilakukan dari jam 18.00 sampai dengan 06.00.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sampah dari rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke Halte Sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(4)Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5.Pasal 10 dihapus.
6.Pasal 11 dihapus.
7.Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga/instansi, badan usaha, kelompok masyarakat, atau individu yang melakukan:
1. a.inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
2. b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
3. c.pengurangan timbulan sampah; dan/atau
4. d.tertib penanganan sampah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penghargaan;
2. b.publikasi penilaian kineija terbaik; dan/atau
3. c.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Setiap orang, baik rumah tangga, kawasan permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbemya dan menyimpan dengan benar.
(3)Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, wajib menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah ke TPST atau TPA.
(4)Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pembatasan produk/kemasan plastik sekali pakai pada kemasan barang yang diproduksinya.
(5)Pelaku usaha wajib secara aktif berkoordinasi dan bekeija sama dengan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pengelolaan sampah.
(6)Setiap kendaraan umum roda 4 (empat) atau lebih wajib dilengkapi dengan tempat sampah.
(7)Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib:
1. a.bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi penyelenggaraan kegiatan;
2. b.menyediakan sampah terpilah dan menyerahkan kepada pengelola sampah sesuai dengan jenisnya; dan
3. c.mengangkut residu sampah akibat adanya penyelenggaraan kegiatan ke TPA.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah ke TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

9.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki perizinan berusaha.
(2)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).

10.Pasal 20 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

a.menyimpan sampah di luar TPS dan/atau Halte Sampah yang telah disediakan;
b.melakukan penanganan sampah dengan penyimpanan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
c.membakar sampah secara terbuka;
d.membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
e.membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
f.menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan/atau Halte Sampah dan sekitamya serta fasilitas umum;
g.menyimpan sampah ke TPS dan/atau Halte Sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
h.mengeruk atau mengais sampah di TPS dan/atau Halte Sampah, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
i.menyimpan sampah di TPS dan/atau Halte Sampah diluar jam yang telah ditentukan; dan
j.membuang sampah ke saluran drainase, badan sungai, dan pesisir pantai.
1. 12.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D dan Pasal 29E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.paksaan pemerintah;
3. c.denda administratif;
4. d.pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
5. e.pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 29B

(1)Setiap pemilik/pengguna kendaraan umum roda 4 (empat) atau lebih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa denda^administratif sebesar Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…