DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Balikpapan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 Agustus 2024; M e n g i n g a t
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefìkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang beijalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)Perubahan APBD tahun anggaran 2024 beijumlah Rp4.545.984.209.715,36 (empat triliun lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima belas koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah:
  1. 1.sebelum perubahan Rp3.887.603.030.600,00
  2. 2.bertambah Rpl21.758.710.661,00 jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan: Rp4.009.361.741.261,00
2. b.Belanja Daerah:
  1. 1.sebelum perubahan Rp4.181.129.203.827,00
  2. 2.bertambah Rp364.855.005.888,36 jumlah Belanja Daerah setelah perubahan: Rp4.545.984.209.715,36
3. c.Pembiayaan Daerah:
  1. 1.penerimaan: a) sebelum perubahan Rp328.924.001.227,00 b) bertambah Rp207.698.467.227,36 jumlah penerimaan setelah perubahan: Rp536.622.468.454,36
  2. 2.pengeluaran a) sebelum perubahan Rp35.397.828.000,00 b) berkurang (Rp35.397.828.000,00) jumlah pengeluaran setelah perubahan: Rp0,00 jumlah pembiayaan netto setelah perubahan: Rp536.622.468.454,36 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan: Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp3.887.603.030.600,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rpl21.758.710.661,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp4.009.361.741.261,00 (empat triliun sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp 1.184.046.771.600,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rpl2.812.554.139,00 (dua belas miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi R pl.196.859.325.739,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp958.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rpl68.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.225.819.983,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 173.674.623.583,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d semula sebesar Rp25.627.468.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 14.586.734.156,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp40.214.202.156,00 (empat puluh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.699.056.259.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.356.001.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta seribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.751.412.260.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.100.694.941.000,00 (dua triliun seratus miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.091.412.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.107.786.353.000,00 (dua triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp598.361.318.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.264.589.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp643.625.907.000,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp61.090.155.522,00 (enam puluh satu miliar sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (noi rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp4.181.129.203.827,00 (empat triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp364.855.005.888,36 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.545.984.209.715,36 (empat triliun lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima belas koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja moda!; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.692.629.780.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratu dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rpl90.363.624.698,99 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.882.993.404.971,99 (dua triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rpl.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp77.186.263.147,99 (tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rpl. 126.715.873.894,99 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rpl.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp75.780.444.225,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rpl.575.121.072.745,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rpl36.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah) bertambah sebesar Rp38.263.017.326,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rpl74.575.058.332,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.237.500.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp866.100.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.400.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rpl.477.508.173.425,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rpl72.244.944.889,00 (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rpl.649.753.118.314,00 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp29.694.357.340,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp35.521.764.560,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah). - 1 0 -
(3)Belanja modal dan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp50.738.657.492,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp255.216.333.647,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rpl6.424.135.465,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp468.423.701.591,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d semula sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rpl35.094.704.872,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp872.559.455.616,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rpl.543.525.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp88.765.100,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rpl.454.759.900,00 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rpl6.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp229.430.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rpl6.577.103.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah). - 1 1 -

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c semula sebesar RplO.991.250.129,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.246.436.300,37 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rpl3.237.686.429,37 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…