DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada BPMP2T sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALIKOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3.Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3
5.Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
6.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
7.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
8.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BPMP2T adalah unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
(2)BPMP2T dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Pasal 4

BPMP2T mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. 4

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPMP2T mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal peningkatan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi dan pelayanan;
c.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perizinan;
d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
e.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
f.penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

Kepala BPMP2T mempunyai kewenangan menandatangani perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi BPMP2T terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pelayanan dan Informasi, membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Pelayanan dan Pengaduan; dan
  2. 2.Sub Bidang Sistem Informasi dan Data.
4. d.Bidang Perizinan, membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Teknis Perizinan; dan
  2. 2.Sub Bidang Administrasi Perizinan.
5. e.Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
  2. 2.Sub Bidang Administrasi Penanaman Modal. 5
6. f.Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
  2. 2.Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Susunan Organisasi BPMP2T sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 8

(1)Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada BPMP2T sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Tenis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada BPMP2T mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahlian.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPMP2T berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…