DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Balikpapan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang permakaman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peristiwa kematian terjadi dalam kehidupan manusia, maka setiap orang wajib mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman tanpa membedakan agama dan golongan;
c.bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat yang prosedur pemakamannya disesuaikan dengan keyakinan agamanya masing- masing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Permakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan permakaman.
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan pemakaman jenazah.
7.Permakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
8.Pemakaman adalah kegiatan memasukan jenazah ke dalam petak makam.
9.Petak makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
10.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman/areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau perorangan.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
12.Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
13.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah. 3
14.Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
15.Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan TPU krematorium yang dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
16.Rumah duka adalah tempat persemayaman jenazah sementara menunggu pelaksanaan permakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).
17.Usaha pelayanan permakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan permakaman.

BAB II

USAHA PELAYANAN PERMAKAMAN

Pasal 2

Usaha pelayanan permakaman meliputi:

a.pengurusan jenazah;
b.penyediaan tempat pemakaman;
c.angkutan jenazah;
d.pembuatan peti jenazah;
e.perawatan jenazah;
f.penyediaan rumah duka di makam;
g.pengabuan atau kremasi; dan
h.tempat penyimpanan abu jenazah.

Pasal 3

(1)Usaha pelayanan permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum yang memiliki izin operasional permakaman.
(2)Pelayanan permakaman yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Ketentuan mengenai izin operasional permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(4)Izin operasional pelayanan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama badan hukum masih aktif dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Persyaratan administrasi penerbitan izin operasional pelayanan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
(6)Ketentuan mengenai usaha pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memakamkan di tempat pemakaman yang sudah ditentukan. 4

Pasal 5

Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperuntukan bagi:

a.warga masyarakat Daerah yang meninggal dunia di dalam/luar wilayah Kota Balikpapan.
b.warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Kota Balikpapan.

Pasal 6

(1)Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas bagian atau blok tanah makam yang diperuntukan bagi:
1. a.masyarakat umum;
2. b.pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan;
3. c.pejabat negara;
4. d.pejabat Daerah; dan
5. e.tokoh masyarakat.
(2)Penetapan mengenai kriteria pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan, pejabat negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium.
(2)Pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dilaksanakan oleh Dinas, serta dapat dilakukan oleh yayasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 8

(1)Kepala Dinas menyusun rencana induk permakaman yang memuat kebutuhan lahan permakaman, lokasi permakaman, dan kebutuhan prasarana permakaman sebagai bagian dari rencana induk pembangunan Daerah.
(2)Rencana induk permakaman yang disusun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 9

Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan tempat pemakaman. 5

Pasal 10

(1)Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman yang luasnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…