DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 2 Tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha; Pasal 8 Tentang Struktur Dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tercantum Dalam Lampiran I, Pasal 13 Struktur Dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tercantum Dalam Lampiran II, Pasal 18 Struktur Dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tercantum Dalam Lampiran III, Pasal 23 Struktur Dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tercantum Dalam Lampiran IV, Pasal 28 Struktur Dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tercantum Dalam Lampiran V.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -2. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 31 dan angka 32, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
95.Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah. 6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu . Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota. Alat Berat adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik di dalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 5 30.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
31.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
32.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kota. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal: Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan . Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. a. b. d. e. f 8 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. . Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

6. Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

7.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
9.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 281, dan Pasal 28J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 28B

(1)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28C

(1)Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
(2)Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 28D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir. 7

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…