DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember Tahun 2018, terdiri atas: Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp 198.234.445.532,16, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp. 198.234.445.532, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 291.635.286.428,55, Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp 291.635.286.428,55. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018: 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 4. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 10), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

(1)
(2)PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih: neraca, laporan operasional: laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas: dan

g.catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. a. b. d. e.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 terdiri atas: a. b. Cc. d. Pendapatan Daerah Rp2.230.736.621.233,10 Belanja Daerah Rp2.119.971.369.743,75 Transfer Rp 998.306.796,00 Surplus/ (Defisit) Rp109.766.444.693,35 Pembiayaan Daerah:

1.Penerimaan Rp 199.228.175.213,20
2.Pengeluaran Rp 17.359.333.478,00 Pembiayaan Netto Rp181.868.841.735,20

Pasal 3

/! Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.903.767.956,10 dengan rincian:

1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.227.832.853.277,00
2.Realisasi Rp 2.230.736.621.233,10 Selisih lebih/(kurang) Rp 2.903.767.956,10 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp286.597.122.269,25 dengan rincian:
1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.407.567.298.809,00
2.Realisasi Rp 2.120.970.176.539,75 Selisih lebih/(kurang) Rp 285.597.122.269,25 b. 2

c.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp2.086.193.204,00 dengan rincian:
1. 1.Anggaran transfer setelah perubahan Rp 3.085.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 998.806.796,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 2.086.193.204,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp/(69.968.000.838,65) dengan rincian: 1. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (179.734.445.532,00)
1. 2.Realisasi Rp 109.766.444.693,35 Selisih lebih/(kurang) Rp (69.968.000.838,65)
e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(993.729.681,20) dengan rincian: 1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 198.234.445.532,00 setelah perubahan
1. 2.Realisasi Rp 199.228.175.213,20 Selisih lebih/(kurang) Rp (993.729.681,20)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.140.666.522,00 dengan rincian:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 18.500.000.000,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 17.359.333.478,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 1.140.666.522,00
g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(2.134.396.203,20) dengan rincian:
a.Anggaran pembiayaan neto Rp 179.734.445.532,00 setelah perubahan
b.Realisasi Rp 181.868.841.735,20 Selisih lebih/(kurang) Rp (2.134.396.203,20)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018, terdiri atas:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 198.234.445.532,16 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp(198.234.445.532,16) Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 291.635.286.428,55
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 291.635.286.428,55

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018, terdiri atas:

a.Jumlah Aset Rp 11.074.760.685.563,60
b.Jumlah kewajiban Rp 47.292.783.335,17
c.Jumlah Ekuitas dana Rp 11.027.467.902.228,40 3

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2018, terdiri atas:

a.Pendapatan Rp 2.272.392.933.726,35
b.Beban Rp 1.864.551.144.474,25
c.Surplus/Defisit dari Operasi Rp 407.841.789.252,10 d. Surplus/Defisit dari Non Operasi Rp 0,00
e.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp 407.841.789.252,10
f.Pos Luar Biasa Rp (3.456.134.384,00)
g.Surplus/Defisit Rp 404.385.654.868,10)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018, terdiri atas:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp 198.234.445.532,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 717.597.496.613,93
c.Arus kas dari investasi aset non keuangan Rp (607.831.051.920,58)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (17.359.333.478,00)
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018 Rp 291.635.286.428,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2018, terdiri atas:

a.Ekuitas Awal Rp 7.810.087.982.897,83
b.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 404.385.654.868,10
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp 2.812.994.264.462,52 Kesalahan Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp11.027.467.902.228,40

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. LampiranI : Laporan Realisasi Anggaran: Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi: Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan: Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan: Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara: Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan: Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah: 4 Lampiran 1.7 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah: Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya, Lampiran 1.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Lampiran I.11 Daftar dana cadangan Daerah: dan Lampiran 1.12 Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah: b. Lampiran II Neraca, c. Lampiran III Laporan Arus Kas, d. Lampiran IV Laporan Operasional: e. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:

f.Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas: dan
g.Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini: dan
b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…