DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu: BAB I: Ketentuan Umum BAB II: Perizinan Bidang Kesehatan BAB III: Objek dan Subjek BAB IV: Ketentuan Penyelenggaraan BAB V: Perizinan BAB VI: Masa Berlaku Izin BAB VII: Pembiayaan BAB VIII: Kewajiban Pemegang Izin BAB IX: Pembinaan dan Pengawasan BAB X: Sanksi Administratif BAB XI: Ketentuan Penyidikan BAB XII: Ketentuan Pidana BAB XIII: Ketentuan Peralihan BAB XIV: Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian izin bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah diperlukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin bidang kesehatan;
c.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang- undangan saat ini khususnya mengenai pemberian Izin sarana dan Tenaga Kesehatan serta sarana yang beraspek penilaian kesehatan, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6.Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
7.Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi di bidang kesehatan.
8.Perizinan adalah izin, tanda daftar dan sertifikasi. 3
9.Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.
10.Izin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh instansi/pejabat berwenang kepada orang atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan bidang kesehatan atau kegiatan yang memerlukan pengawasan bidang kesehatan.
11.Orang adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan/atau kegiatan pelayanan yang beraspek penilaian kesehatan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
15.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
16.Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan pengaturan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
18.Laboratorium Klinik Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
19.Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
20.Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran, dengan penanggung jawab Assisten Apoteker. 4
21.Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator adalah perusahaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, yang bergerak di bidang usaha penjualan bahan dan pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
23.Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
24.Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
25.Katering/Jasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
26.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
27.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
28.Tenaga Gizi adalah setiap orang yag telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
30.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan meliputi:
1. a.izin operasional fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.izin operasional sarana pelayanan yang beraspek penilaian kesehatan;
3. c.izin Tenaga Kesehatan;
4. d.surat tanda daftar;
5. e.sertifikasi; dan
6. f.Rekomendasi. 5

BAB II

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

(1)Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau Rekomendasi.
(2)Izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengatur penyebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan:

a.luas wilayah;
b.kebutuhan kesehatan;
c.jumlah dan persebaran penduduk;
d.pola penyakit;
e.pemanfaatannya;
f.fungsi sosial; dan
g.kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

(1)Objek pemberian izin merupakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan beraspek penilaian kesehatan, termasuk Tenaga Kesehatan dan Penyehat Tradisional.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Fasilitas Pelayanan Medik, meliputi:
  1. 1.Rumah Sakit;
  2. 2.Klinik; dan
  3. 3.Fasilitas pelayanan medik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.fasilitas pelayanan penunjang kesehatan, meliputi:
  1. 1.Apotek;
  2. 2.pedagang besar farmasi;
  3. 3.Penyalur Alat Kesehatan;
  4. 4.Laboratorium Klinik Pratama;
  5. 5.unit transfusi darah tingkat kota;
  6. 6.Pelayanan Radiologi Diagnostik;
  7. 7.optical;
  8. 8.Toko Obat;
  9. 9.Toko Alat Kesehatan; 6
  10. 10.klinik kecantikan;
  11. 11.Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator; dan
  12. 12.pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.fasilitas pelayanan kegiatan yang beraspek penilaian kesehatan, meliputi:
  1. 1.Hotel;
  2. 2.penginapan;
  3. 3.Katering/Jasaboga;
  4. 4.Restoran;
  5. 5.rumah makan;
  6. 6.industri rumah tangga pangan;
  7. 7.depo air minum;
  8. 8.salon kecantikan;
  9. 9.pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
  10. 10.griya sehat;
  11. 11.rumah pijat, refleksi dan akupresure;
  12. 12.kolam renang termasuk taman bermain air/water boom; dan
  13. 13.pelayanan penunjang kegiatan yang beraspek penilaian kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tenaga medis terdiri atas:
  1. 1.dokter;
  2. 2.dokter gigi;
  3. 3.dokter spesialis;
  4. 4.dokter gigi spesialis;
  5. 5.dokter internship;
  6. 6.dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
  7. 7.dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
  8. 8.dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan
  9. 9.dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
2. b.tenaga keperawatan terdiri atas:
  1. 1.perawat;
  2. 2.perawat gigi; dan
  3. 3.bidan.
3. c.tenaga kefarmasian terdiri atas:
  1. 1.Apoteker; dan
  2. 2.Tenaga Teknis Kefarmasian.
4. d.tenaga keterapian medis terdiri atas:
  1. 1.Fisioterapis;
  2. 2.okupasi terapis; dan
  3. 3.Terapis Wicara.
5. e.tenaga keteknisian medis terdiri atas:
  1. 1.refraksionis optisien (RO);
  2. 2.Optometris;
  3. 3.Radiografer;
  4. 4.ortotis prostetis; dan
  5. 5.teknisi gigi;
  6. 6.tenaga analis kesehatan. 7
6. f.Tenaga Gizi terdiri atas:
  1. 1.tenaga gizi technical registered dietisien; dan
  2. 2.tenaga gizi nutrisionis registered .
7. g.Tenaga Sanitarian;
8. h.tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif; dan
9. i.tenaga kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, merupakan penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris;
2. b.Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, merupakan penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah; dan
3. c.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Pasal 6

(1)Badan usaha sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan harus berbentuk badan hukum meliputi:
1. a.rumah sakit swasta yang hanya bergerak di bidang perumahsakitan;
2. b.klinik utama;
3. c.Laboratorium Klinik;
4. d.penyelenggaraan radiologi diagnostik;
5. e.pedagang besar farmasi pusat dan cabang; dan
6. f.penyalur alat kesehatan pusat;
(2)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan klinik pratama, Apotek, Toko Alat Kesehatan, optical dapat berbadan hukum dan/atau perorangan.

BAB IV

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi:
1. a.dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan;
2. b.pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi Kepala Rumah Sakit;
3. c.Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.setiap Rumah Sakit yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengikuti akreditasi nasional; dan 8
5. e.Rumah Sakit harus memiliki dokumen lingkungan berupa Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan penyelenggaraan Klinik meliputi:
1. a.berdasarkan jenis dan kekhususan pelayanannya:
  1. 1.klinik pratama; dan
  2. 2.klinik utama.
2. b.penanggung jawab teknis klinik pratama merupakan seorang tenaga medis yaitu dokter umum atau dokter gigi dan penanggung jawab teknis klinik utama merupakan seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dan hanya menjadi penanggung jawab di satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. c.penanggung jawab teknis klinik sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memiliki Surat Izin Praktik Dokter di klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan;
4. d.Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap;
5. e.Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
6. f.kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pada klinik pratama terbatas sebagai konsultan.
(3)Ketentuan penyelenggaraan Apotek meliputi:
1. a.selama pelayanan Apotek harus ada Apoteker;
2. b.wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat generik berlogo;
3. c.menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian;
4. d.Apotek diperbolehkan menjual alat kesehatan yang sudah memiliki izin edar;
5. e.dilarang mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; dan
6. f.melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(4)Ketentuan penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama meliputi:
1. a.melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh Pemerintah Daerah;
2. b.mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan setiap 5 (lima) tahun;
3. c.Laboratorium Klinik Pratama hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari:
  1. 1.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  2. 2.dokter;
  3. 3.dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
  4. 4.bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
  5. 5.instansi Pemerintah Daerah untuk kepentingan penegakan hukum;
4. d.Laboratorium Klinik Pratama dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu. 9
(5)Ketentuan penyelenggaraan unit transfusi darah meliputi:
1. a.unit transfusi darah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau organisasi sosial yang tugas dan fungsinya di bidang kepalangmerahan;
2. b.unit transfusi darah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berbentuk lembaga teknis Daerah atau unit pelaksana teknis Daerah;
3. c.penyelenggaraan unit transfusi darah oleh organisasi sosial yang tugas dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penugasan Pemerintah Daerah;
4. d.setiap unit transfusi darah harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah;
5. e.unit transfusi darah melaksanakan kegiatan pengambilan darah, uji saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah dan pelayanan apheresis sesuai dengan standar dan dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang;
6. f.Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pengambilan darah harus memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar;
7. g.setiap unit transfusi darah harus melakukan pendataan pendonor darah melalui sistem informasi dan menjaga kerahasiaan catatan setiap pendonor; dan
8. h.darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh unit transfusi darah kepada unit transfusi darah lain, bank darah Rumah Sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.
(6)Ketentuan penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik meliputi:
1. a.untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radio diagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain ultrasonografi harus memiliki izin penyelenggaraan radiologi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan
3. c.Pelayanan Radiologi Diagnostik hanya dapat diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:
  1. 1.Rumah Sakit;
  2. 2.puskesmas (hanya untuk yang menggunakan ultrasonografi);
  3. 3.puskesmas dengan perawatan;
  4. 4.Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat;
  5. 5.praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis;
  6. 6.praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis;
  7. 7.Klinik;
  8. 8.laboratorium kesehatan;
  9. 9.sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (Medical check up);
  10. 10.laboratorium kesehatan swasta; dan
  11. 11.fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 10
(7)Ketentuan penyelenggaraan optical meliputi:
1. a.penanggungjawab optical paling sedikit merupakan seorang refraksionis optisien lulusan Diploma III refraksionis optisien yang memiliki surat izin kerja refraksionis optisien yang bekerja penuh waktu;
2. b.penyelenggara optical dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optical untuk kegiatan usaha lainnya; dan
3. c.penyelenggara optical wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya.
(8)Ketentuan penyelenggaraan Toko Obat meliputi:
1. a.penanggungjawab teknis kefarmasian minimal seorang asisten Apoteker dan memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian;
2. b.menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran; dan
3. c.hanya menjual obat-obatan yang memiliki izin edar.
(9)Ketentuan penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan meliputi:
1. a.hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas; dan
2. b.hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar.
(10)Ketentuan penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator meliputi:
1. a.setiap Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator harus memenuhi persyaratan bangunan, peralatan, pelindung, fasilitas sanitasi dan ketenagaan;
2. b.setiap Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator harus mempunyai seorang tenaga penanggung jawab teknis atau supervisor di samping tenaga penjamah atau operator atau teknisi pestisida;
3. c.penanggung jawab teknis dan penjamah pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki kemampuan dalam pengamanan pengelolaan pestisida;
4. d.supervisor dan teknisi atau operator sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan pestisida secara tepat dan aman; dan
5. e.tenaga penjamah, teknisi atau operator pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan perlengkapan pelindung yang aman.
(11)Penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional meliputi:
1. a.penyelenggara usaha mikro obat tradisional wajib menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan; dan
2. b.setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat:
  1. 1.segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;
  2. 2.obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir; dan/atau
  3. 3.obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen). 11
(12)Ketentuan penyelenggaraan sehat pakai air meliputi:
1. a.penyelenggaraaan sehat pakai air harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan, bahan dan ketenagaan;
2. b.peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya;
3. c.alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan sehat pakai air harus memenuhi persyaratan dan izin edar alat kesehatan;
4. d.air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi persyaratan air bersih; dan
5. e.air untuk pool therapy baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum.
(13)Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu eksklusif.
(14)Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

(1)Tenaga Kesehatan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau bekerja harus memiliki Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktik dan atau Surat Izin Kerja sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, kewenangan dan etika profesi.
(3)Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik di luar kewenangannya.
(4)Larangan pelayanan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak berlaku pada keadaan darurat yang mengancam jiwa.
(5)Setiap Tenaga Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu eksklusif.
(6)Setiap Tenaga Kesehatan harus mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya.

Pasal 9

Ketentuan Penyehat Tradisional meliputi:

a.hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
b.dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
c.dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi, invasif, dan menggunakan alat kesehatan, tumbuhan, hewan, dan mineral yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 12
d.dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 10

(1)Izin bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas atau sarana kegiatan yang beraspek penilaian kesehatan disebut Izin Operasional.
(2)Sertifikat registrasi diberikan untuk kegiatan industri rumah tangga pangan, usaha mikro obat tradisional.
(3)Sertifikat laik sehat merupakan sertifikat kondisi sarana yang memenuhi persyaratan hygine sanitasi yang diberikan kepada Hotel, Restoran dan rumah makan, Katering/Jasaboga.
(4)Surat Rekomendasi diberikan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang izinnya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kementerian Kesehatan atau untuk perizinan yang diterbitkan oleh instansi terkait yang bermohon Rekomendasi dari Dinas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(6)Ketentuan mengenai sertifikat registrasi, sertifikat laik sehat, dan surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003