DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal tentang jenis Retribusi Daerah, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 16 tentang Tingkat Penggunaan Jasa, Pasal 17, Pengurangan,Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pasal 29A, Pasal 32.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 3. 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 6, angka 34 sampai dengan angka 37 dan angka 43 sampai dengan angka 53 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
6.Dihapus.
7.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. . Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 9. pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 3 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Kota yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bagunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Prasarana bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal. Mendirikan Bangunan adalah membangun/ mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti/menambah bangunan itu. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui. Garis Sempadan Sungai, yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai. Garis Sempadan Pantai, yang selanjutnya disingkat GSPt adalah garis sempadan bangunan sekurang-kurangnya berjarak 25 meter dari titik pasang ke arah darat. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Balikpapan. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 4 30. 31. 32. 33. 34, 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 143. 14. 45. 46. 147. 48. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung umum dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Harga Satuan Retribusi Bangunan adalah satuan harga tetap yang dijadikan dasar dalam menghitung biaya retribusi IMB yang ditetapkan oleh Walikota. Indeks adalah bilangan tetap yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi. Indeks Integrasi atau Terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. 5
49.Dihapus.
50.Dihapus.
51.Dihapus.
52.Dihapus.
53.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan
b.Retribusi Izin Trayek.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Objek Retribusi IMB merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, yang meliputi:
1. a.Bangunan gedung, dan
2. b.Pra sarana Bangunan Gedung.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai denganrencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB),koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syaratkeselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3)Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB dalam rangka pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi:
1. a.pembangunan baru,
2. b.rehabilitasi/renovasi, Cc. pelestarian/pemugaran,
3. d.administrasi IMB, dan
4. e.penyediaan formulir permohonan IMB.
(4)Administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf d meliputi:
1. a.pemecahan dokumen IMB,
2. b.pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak,C. pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau
3. d.perubahan non teknis lainnya. (S)Penyediaan formulir permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, termasuk biayaPendaftaran Bangunan Gedung. 6
(6)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Kota.

4.Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat

(8), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa IMB bangunan gedung diukur berdasarkan luas lantai bangunan, indeks integrasi dan indeks kegiatan.
(2)Luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh luas lantai bangunan.
(3)Indeks integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian antara indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan.
(4)Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan berupa pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran. (S5) Tingkat penggunaan jasa IMB pra sarana bangunan gedung diukur berdasarkan volume, indeks jenis dan indeks jenis kegiatan pra sarana bangunan gedung.
(5)Indeks IMB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(7)Tingkat penggunaan jasa administrasi IMB ditentukan berdasarkan kebutuhan proses administrasi IMB.
(8)Tingkat penggunaan jasa penyediaan formulir IMB ditentukan berdasarkan jumlah biaya pencetakan formulir permohonan IMB per set.

5.Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat

(5)sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Besarnya harga satuan setiap bangunan gedung atau pra sarana bangunan gedung:
1. a.Bangunan Gedung sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), b.Pra Sarana Bangunan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
(2)Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara mengalikan harga satuan bangunan gedung, luas lantai, indeks integrasi dan indeks kegiatan bangunan gedung.
(3)Besarnya Retribusi IMB untuk pra sarana bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara mengalikan harga satuan prasarana bangunan, volume atau besaran, indeks jenis prasarana bangunan gedung, dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung. 7
(4)Besarnya Retribusi administrasi IMB ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
(5)Besarnya Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

6.Bab IV dihapus 10. li. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7.

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan umum penumpang dan kartu pengawasan yang diterbitkan. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

8. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. Ketentuan BAB VI dihapus. Diantara Bab XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29A

(1)Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
(4)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 32

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala SKPD Pemungut.
(3)Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

12.Ketentuan Pasal 39 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2017 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 29 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (6/41/2017): Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, a“ DAUD NRADE NIP 19610806 199003 1 004 9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…