DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 1). yaitu pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 11, pasal 14, pasal 15.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); l Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUKPAPAN dan WALI KOTA BAUKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur peyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4.Instansi Terkait adalah Unsur Kepolisian Republik Indonesia, Unsur Pengadilan Negeri, Unsur Kejaksaan Negeri serta unit keija dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi dengan masalah perlindungan anak.
5.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Anak Berkebutuhan Khusus adalah Anak dengan k a r a k te r is tik k h u s u s y a n g b e rb e d a d e n g a n A n ak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, yang meliputi antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan anak cacat. 2
8.Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
10.Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri Anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13.Forum Anak adalah organisasi Anak yang dibina oleh Pemerintah, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi Anak.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemenuhan Hak Anak atas akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b. 3
(2)Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak tanpa dipungut biaya; dan
2. b.melakukan pendekatan layanan hingga ke tingkat kelurahan maupun fasilitas kesehatan yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah.
(3)Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan seluruh Anak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan:

a.memfasilitasi Anak untuk mengeluarkan pendapat;
b.memfasilitasi kehadiran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan;
c.memperhatikan aspirasi yang disampaikan Anak sesuai isu Daerah dan kemampuan penganggaran Daerah; dan
d.memfasilitasi Anak untuk berkreasi mengembangkan minat dan bakatnya melalui peran Instansi Terkait sesuai fungsinya dan/atau melalui peran dunia usaha, lembaga masyarakat maupun media massa baik media cetak, elektronik dan sosial.
1. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemenuhan Hak Anak berdasarkan kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.orang tua dalam hal Anak berada dalam lingkungan keluarga, berupa:
  1. 1.bimbingan dan tanggung jawab; dan
  2. 2.penguatan kapasitas dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak;
2. b.orang tua/wali atau lembaga yang mengasuh, dalam hal Anak tidak berada dalam lingkungan keluarga seperti LKSA, LPKS, sekolah yang menyelenggarakan system boarding school, RUTAN/LPAS, LAPAS/LPKA, sekolah selama 1/3 (satu per tiga) waktu Anak berada di sekolah, pondok pesantren, IPWL yang 4 menyelenggarakan proses rehabilitasi Anak korban NAPZA berupa penguatan peran dan fungsi.
(2)Peran dan fungsi keluarga dan lembaga pengasuhan altematif meliputi:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. b.menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. c.mencegah teijadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
(3)Bimbingan dan tanggung jawab serta penguatan kapasitas dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan dengan menyediakan fasilitas, informasi dan pelatihan berupa:
1. a.Bina Keluarga Balita;
2. b.Bina Keluarga Remaja;
3. c.Posyandu;
4. d.Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
5. e.media curahan hati pengasuhan Anak dan remaja;
6. f.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
7. g.Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial anak (LPKS); dan
8. h.lembaga konsultasi keluarga lainnya.
(4)Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pemenuhan Hak Anak.
(5)Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan proses rehabilitasi sosial, pembimbingan, kelangsungan pendidikan/ pelatihan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang ditetapkan dengan diversi atau berdasarkan keputusan pengadilan.
(6)Dalam hal kondisi tertentu anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orang tua, maka pemenuhan hak anak dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
(7)Dalam hal kondisi tertentu Anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menempatkan Anak sementara waktu dalam Rumah Perlindungan.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi se b a g a i b e rik u t:

Pasal 14

(1)Pemenuhan Hak Anak berdasarkan kelompok perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, instansi vertikal terkait, masyarakat, lembaga sosial/masyarakat, dunia usaha dan 5 industri dan unsur pengelola media massa/media elektronik lokal.
(2)Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan-sasaran:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
3. c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. f.Anak yang menjadi korban pomografi;
7. g.Anak dengan HIV/AIDS;
8. h.Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
9. i.Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
10. j.Anak korban kejahatan seksual;
11. k.Anak korban jaringan terorisme;
12. l.Anak penyandang disabilitas;
13. m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.
(3)Kebijakan pemenuhan Hak Anak berdasarkan Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.aspek kebijakan dalam penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidangnya; dan
2. b.program yang bersifat preventif dan penanganan Perlindungan Khusus.
  1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan instansi teknis sesuai kewenangannya.
(2)Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dapat mendorong peran serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berbasis masyarakat. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 5 November 2020 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 6 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (68/6/2020) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM, YEMMIE HENDRAWAN PUTRA 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK I. UMUM Anak adalah amanat sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk menjaganya sehingga terpenuhi hak- haknya dan terlindungi dari kekerasan dan bentuk diskriminasi. Hak anak yang melekat dalam dirinya sebagai harkat dan martabat merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak. Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan tanpa perlakuan diskriminasi. Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur peran Orang tua, keluarga dan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan peran Media Massa sangat penting dalam perwujudan Balikpapan Menuju Kota Layak Anak. Dalam implementasinya negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dengan mendorong peran serta masyarakat tersebut secara maksimal dan berkelanjutan. Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus dilakukan secara integratif dan holistik dari semua komponen yang terkait. Sesuai dengan konsepsi Perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Peraturan Daerah Kota Balikpapan ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat anak. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, merupakan upaya memenuhi instrumen secara maksimal yang mengakomodir atas kekurangan dan penyesuaian atas keperluan implementasi maupun regulasi perlindungan anak yang terns berkembang sesuai dengan kondisi saat ini. Pemenuhan hak-hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak harus terns dilaksanakan dengan cara melakukan penyesuaian regulasi sebagai arah implementasinya khususnya di Kota Balikpapan. 8 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I angka 1 Cukup jelas. angka 2 Cukup jelas. angka 3 Cukup jelas. angka 4 Cukup jelas. angka 5 Cukup jelas. angka 6 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 53 9

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…