DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 serta uraian lebih lanjut APBD yang tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023; l Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 3

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 beijumlah Rp.3.607.270.201.213,00 (tiga triliun enam ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:

a.pendapatan Daerah sebesar Rp3.430.061.889.170,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
b.belanja Daerah sebesar Rp3.564.670.201.213,00 (tiga triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah):
c.pembiayaan Daerah sebesar Rpl34.608.312.043,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.430.061.889.170,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.Iain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rpl.084.307.900.872,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Iain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). 4
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.397.099.128,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.042.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat puluh dua juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rpl30.411.027.000,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.342.213.988.298,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.808.344.475.048,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.869.513.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp3.564.670.201.213,00 (tiga triliun lima ratus enam direncanakan puluh empat 5 miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.428.475.730.970,00 (dua triliun empat ratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp992.250.721.239,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.267.903.439.600,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl66.245.070.131,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.076.500.000,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl. 114.574.470.243,00 (satu triliun seratus empat belas miliar lima 6 ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.214.831.600,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl81.831.608.747,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp315.337.838.564,00 (tiga ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp518.833.881.832,00 (lima ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.858.638.000,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp497.671.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp20.120.000.000,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh juta rupiah). 7

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…