1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan UPTD; 4. Staf Ahli; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penataan perangkat daerah dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, b. M engingat
menetapkan Peraturan Daerah tentang e. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 3. 4. (L em baran N egara R epublik In d o n esia T a h u n 2019 Nomor 187, T am b ah a n L em baran N egara R epublik In d o n esia Nomor 6402); D engan P e rse tu ju a n B ersam a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN d a n WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: M en etap k an : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 11. 12. Daerah adalah Kota Balikpapan. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Balikpapan. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Balikpapan. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Balikpapan. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
BAB II
D engan P e ra tu ra n D aerah ini d ib e n tu k P e ran g k a t D aerah d en g an s u s u n a n sebagai b erik u t:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
BAB III
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Selain UPTD Dinas Daerah atau Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
BAB IV
Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai staf ahli diatur dengan Peraturan Wali Kota.
Pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)