DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 2 Dan Pasal 3, Ruang Lingkup Pasal 4, Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pasal 6 S/d Pasal 14, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pasal 15 S/d Pasal 32, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD Pasal 33, Belanja Penunjang Kgiatan DPRD Pasal 34 S/d 39, Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Pasal 40 dan Pasal 41, Ketentuan Lain-lain Pasal 42.

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Peraturan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820),
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 450 £ x9 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Daerah adalah Kota Balikpapan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Balikpapan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memcgang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Balikpapan. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Balikpapan. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. 4. . Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Balikpapan. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. . Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Angota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah. 5. 0. 1 1: 3

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan asas:

a.efisicnsi,
b.efektifitas,
c.kewajaran,
d.rasionalitas,
e.manfaat, dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk: a. b. C. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD, mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, penghasilan Pimpinan dan Administratif DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Administratif DPRD, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Administratif DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD), dan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Administratif DPRD. a. b. d. e. £

BAB III

PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

(1)Pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efisien.
(2)Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.Penghasilan,
2. b.tunjangan kesejahteraan: C. uang jasa pengabdian, dan
3. d.belanja penunjang kegiatan DPRD. 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)

BAB IV

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Uang Representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan tunjangan alat kelengkapan lain. a. b. f Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan. 4. Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota,
b.Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 806 (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD: dan
c.Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 7596 (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua DPRD.

Pasal 8

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 5s

(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1096 (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 10

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 14544 (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…