DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: Pendapatan sebesar Rp2.534.920.104.400,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.700.695.088.325. Pembiayaan Daerah sebesar yang terbentuk dari Penerimaan sebesar Rp192.399.983.925,dan Pengeluaran sebesar Rp26.625.000.000. maka, sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.NIHIL. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310), 4. 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:

a.Pendapatan Rp2.534.920.104.400,00
b.Belanja Daerah Rp2.700.695.033.325,00 Surplus/ (Defisit) (Rp165.774.983.925,00)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Rp192.399.983.925,00
2. 2.Pengeluaran Rp26.625.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp165.774.983.925,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.NIHIL

Pasal 2

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp715.000.000.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp1.262.056.302.400,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp557.863.802.000,00 1
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp515.294.428.600,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp65.182.725.400,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp26.625.000.000,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp107.897.846.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp609.650.329.400,00
1. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp482.183.415.000,00
2. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp170.222.558.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp77.971.300.000,00
1. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp317.306.886.000,00
2. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp57.595.616.000,00
3. d.Bantuan Keuangan sejumlah Rp104.990.000.000,00 2

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp984.143.984.400,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp1.716.551.103.925,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp815.146.359.400,00 b. Belanja Subsidi sejumlah Rp1.000.000.000,00
2. c.Belanja Hibah sejumlah Rp148.452.000.000,00
3. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp3.245.625.000,00
4. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Partai Politik sejumlah Rp1.300.000.000,00
5. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp15.000.000.000,00 a
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp280.269.415.607,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp771.228.911.869,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp665.052.776.449,00 b

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp192.399.983.925,00: dan
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp26.625.000.000,00.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp192.399.983.925,00.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp26.625.000.000,00. 1 b

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

a.Keadaan darurat meliputi:
1. 1.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
2. 2.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3. 3.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
b.Keperluan mendesak meliputi: l.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, 2. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: 3. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan, dan/atau 4.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. C. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun- tahun sebelumnya. 3

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan: dan/atau
b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan,
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan:
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah:
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah):
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya:
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini,
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah:
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah: dan
14.Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak. Ji

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota. 4

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2019 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 7? NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (102/7/2019), Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, M. HI LLAH 5

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…