DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) diubah pada pasal 2, pasal 6, dan Pasal 11, serta menambahkan pasal 6A diantara pasal 6 dan pasal 7.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); l
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, angka 7 dan angka 8 huruf d serta huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B, unsur staf pendukung DPRD;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang yang khusus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah; 2
d.Dinas Daerah yang terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekeijaan Umum Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekeijaan umum;
4. 4.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, urusan pemerintahan di bidang pertanian danurusan pemerintahan di bidang perikanan;
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan layanan perizinan terpadu satu pintu;
8. 8.Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan sub urusan pemerintahan di bidang tata bangunan gedung;
9. 9.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
10. 10.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Ketenagakeijaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga keija;
14. 14.Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 3
17. 17.Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
19. 19.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah;
2. 2.Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
f.Kecamatan yang terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Balikpapan Barat dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Balikpapan Kota dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Balikpapan Utara dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Tipe A; dan
6. 6.Kecamatan Balikpapan Timur dengan Tipe A.
7. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat:
1. a.UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. 4
(3)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

3.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi rumah sakit daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Pasal 8 ayat (8) dan ayat (9) dihapus.
5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penanggulangan Bencana dan sub urusan kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah barn yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota yang mengatur teknis pembentukan Rumah Sakit Daerah; dan
c.pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang barn berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
1. 6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 5

a.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17);
b.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 18);
c.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata keija Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 22);
d.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas “B” (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 23);
e.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 4);
f.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6);
g.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 2);
h.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 5); dan
i.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 22 Desember 2020 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI 6 Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (75/7/2020); Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM, YEMMIE HENDRAWAN PUTRA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dasar utama penataan Perangkat Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I angka 1 Cukup jelas. angka 2 Cukup jelas. angka 3 Cukup jelas. angka 4 Cukup jelas. angka 5 Cukup jelas. angka 6 Cukup jelas. 7 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 54 8

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…