Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 5
a.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17);
b.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 18);
c.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata keija Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D Nomor 22);
d.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas “B” (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 23);
e.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 4);
f.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6);
g.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 2);
h.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor
5); dan
i.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 22 Desember 2020 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI 6 Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (75/7/2020); Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM, YEMMIE HENDRAWAN PUTRA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dasar utama penataan Perangkat Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I angka 1 Cukup jelas. angka 2 Cukup jelas. angka 3 Cukup jelas. angka 4 Cukup jelas. angka 5 Cukup jelas. angka 6 Cukup jelas. 7 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 54 8