DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 344

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan umum, pembinaan dan penyelenggaraan transportasi, penyelenggaraan perhubungan darat, penyelenggaraan penyeberangan, penyelenggaraan perhubungan udara, kerja sama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, Forum LLAJ, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Kota Balikpapan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas perlu dilakukan penataan sistem transportasi guna menunjang pergerakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masya rakat sehingga perlu mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi di Kota Balikpapan sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Trayek, Perlengkapan Angkutan Umum Orang dan Pakaian Seragam Pengemudi, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Parkir Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah keija tertentu.
7.Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
8.Penyelenggaraan Transportasi adalah sistem perencanaan, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dalam hal transportasi bidang darat, laut, dan udara.
9.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
10.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat dengan APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
12.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13.Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaam, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul Transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
14.Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan LLAJ.
15.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
16.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang beijalan di atas rel.
18.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, dan/atau hewan.
20.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23.Hak Utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan yang harus diberikan kepada pemakai jalan tertentu sehubungan dengan kepentingan tertentu dari pemakai jalan tersebut demi kelancaran lalu lintas.
24.Kendaraan Prioritas adalah kendaraan bermotor yang mendapat prioritas atau memiliki hak utama dalam berlalu lintas dan wajib didahulukan dari Pengguna Jalan lainnya
25.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tan ah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang umum atau bus, yang mempunyai asal dan tujuan peijalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta beijadwal maupun tidak beijadwal.
27.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
28.Heliport adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surface level heliport), di atas gedung (elevated heliport} di anjungan lepas pantai/kapal (helideck) dan shipboard.
29.Terminal adalah Terminal tipe C yang merupakan pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
30.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
31.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32.Petugas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perhubungan untuk mengelola tempat Parkir ditepi jalan umum.
33.Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi Jalan umum dan/atau pada daerah milik Jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu Parkir dan / ataulintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung pelataran Parkir.
34.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
35.Parkir Valet adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir, dengan pelaksanaan Parkir dilakukan oleh petugas Parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Parkir.
36.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
37.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
38.Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
39.Barang Curah adalah barang yang berwujud cairan atau butiran yang diangkut dalam jumlah besar dengan kontainer/tangki atau bak/ruang muatan mobil barang dan tidak dikemas.
40.Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan Angkutan orang yang telah memiliki izin trayek untuk menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
41.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
42.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
43.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
44.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang beijalan di ruang lalu lintas jalan.
45.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
46.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat MRLL adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
47.Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
48.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban Parkir dan ketertiban di Terminal.
50.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang teijadi dan guna menemukan tersangkanya.
51.Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
52.Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
53.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
54.Gubemur adalah Gubemur Provinsi Kalimantan Timur.
55.Badan adalah korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi diselenggarakan berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipatif;
e.bermanfaat;
f.eflsien dan efektif;
g.seimbang;
h.terpadu; dan
i.mandiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan Transportasi di Daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem Transportasi provinsi dan nasional.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

a.terselenggaranya pelayanan Transportasi yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
b.terselenggaranya Transportasi yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
c.terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
d.penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan kewenangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembinaan dan Penyelenggaraan Transportasi;
b.penyelenggaraan perhubungan darat;
c.penyelenggaraan perhubungan laut;
d.penyelenggaraan perhubungan udara;
e.keija sama;
f.peran serta masyarakat;
g.penyelenggara sistem informasi dan komunikasi;
h.Forum LLAJ; dan
i.pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Pasal 6

(1)Tanggung jawab dan pembinaan atas Transportasi di Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
(2)Pembinaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Transportasi di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
2. b.pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; dan
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur Transportasi Daerah.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Transportasi yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.
(2)Dalam rangka Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengadakan:
1. a.perencanaan Penyelenggaraan Transportasi;
2. b.pengadaan Transportasi;
3. c.penetapan kebijakan operasional kegiatan Penyelenggaraan Transportasi;
4. d.pembinaan operasional Penyelenggaraan Transportasi;
5. e.pengaturan Penyelenggaraan Transportasi; dan
6. f.pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Transportasi.
(3)Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Pasal 8

(1)Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
(2)Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Wali Kota menyusun rencana induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dengan memperhatikan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah.
(2)Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. c.dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
4. d.dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
5. e.dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
6. f.dokumen rencana induk nasional bandar udara;
7. g.dokumen rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
8. h.dokumen rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.

Pasal 10

(1)Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah memuat:
1. a.perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan peijalanan lingkup Daerah;
2. b.arah dan kebijakan peran LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda Transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah; dan
4. d.rencana kebutuhan ruang lalu lintas Daerah.
(2)Perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan -1 1 - peijalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana Angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
(4)Rencanan lokasi dan kebutuhan Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang, Terminal barang, shelterjHalte bus, dan bandara.
(5)Rencana kebutuhan ruang lalu lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan lalu lintas di Jalan Daerah dan lingkungan, ruang lalu lintas di Jalan provinsi dan Jalan nasional di Daerah serta ruang lalu lintas berupa Jalan bebas hambatan.

Isi peraturan

Teks344PDFHirarki

Memuat teks peraturan…