DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran Laporan Keuangan terdiri atas: a. Laporan kinerja tercantum dałam Lampiran VIII Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dałam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234|: 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran:
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Neraca, Laporan Operasional: Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas: dan
3. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. SP Oo

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2016 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah Rp1.993.392.905.725,29
b.Belanja Daerah Rp2.115.715.704.788,83 Surplus/ (Defisit) Rp(122.322.799.063,54)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 227.891.480.572,09
2. 2.Pengeluaran Rp 3.000.000.000,00 Pembiayaan Ncto Rp224.891.480.572,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(241.357.991.570,82) dengan rincian:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.234.750.897.296,11
2. 2.Realisasi Rp 1.993.392.905.725,29 Selisih lebih/(kurang) Rp (241.357.991.570,82) 2
b.Selisih anggaran dengan realisasi bclanja sejumlah Rp343.926.673.079,37 dengan rincian: |. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.459.642.377.868,20
1. 2.Realisasi Rp 2.115.715.704.788,83 Selisih lebih/(kurang) Rp 343.926.673.079,37
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp102.568.681.508,55 dengan rincian:
1. 1.Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (224.891.480.572,09)
2. 2.Realisasi Rp (122.322.790.063,54) / Selisih lebih/(kurang) Rp 102.568.681.508,55
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 227.891.480.572,09 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 227.891.480.572,09 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian:
l.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 3.000.000.000,00 setelah perubahan
1. 2.Realisasi Rp 3.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f./“Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan ncto sejumlah Rp0,00 dengan rincian:
a.Anggaran pembiayaan neto Rp 224.891.480.572,09 setelah perubahan
b.Realisasi Rp 224.891.480.572,09 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016, terdiri atas.

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 227.891.480.572,09
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp (227.891.480.572,09) Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Cc. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 102.568.681.508,55
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 102.568.681.508,55

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016, terdiri atas:

a.Jumlah Asct Rp 7.808.312.345.547,11
b.Jumlah kewajiban Rp 278.056.183.849,66
c.Jumlah Ekuitas dana Rp 7.530.256.161.697,45

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2016, terdiri atas: a. b. Pendapatan Beban Rp 2.096.327.779.852,72 Rp 1.942.309.077.514,72 Surplus/ Defisit dari Operasi Rp 154.018.702.338,00 Surplus/ Defisit dari Non Operasi Rp (4.571.839.650,76) Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp 149.446.862.687,24 Cc PAe. Pos Luar Biasa Surplus/ Defisit Rp 7.826.286.941,06 Rp 157.273.149.628,30 f /.

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016, terdiri atas:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp 227.891.480.572,09
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 440.549.463.308,00 C. Arus kas dari investasi aset non keuangan Rp (562.372.262.371,54|)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (3.000.000.000,00) €. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp 102.568.681.508,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2016, terdiri atas: a. b. Cc. d. Ekuitas Awal Rp 6.790.306.381.510,21 Surplus/ Defisit Laporan Operasional Rp 157.273.149.628,30 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Rp 582.676.630.558,95 Kesalahan Mendasar Ekuitas Akhir Rp 7.530.256.161.697,46

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. : Lampiran 1 Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Laporan Realisasi Anggaran, Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara: 4 Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan: Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah, Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah, Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya, Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan Daerah: dan Lampiran 1.12 : Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah,

b.Lampiran II 1:Neraca: Cc. Lampiran III : Laporan arus kas,
d.Lampiran IV : Laporan Operasional,
e.Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas: dan
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini: b.Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…