DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Manuntung adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perumda TirtaManuntung dan mengalihkan seluruh kekayaan, utang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, perizinan, seluruh atribut, serta visi dan misi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan kepada Perumda Tirta Manuntung. Perumda Tirta Manuntung didirikan dengan maksud memenuhi kebutuhan air minum masyarakat serta penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Perumda TirtaManuntung didirikan dengan tujuan untuk: a. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum pelayanan air minum dan/atau pengelolaan Air Limbah Domestik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. Wali Kota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Manuntung dan mempunyai wewenang mengambil keputusan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; 1
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Balikpapan.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
6.Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Manuntung adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Tirta Manuntung yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Tirta Manuntung yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Manuntung dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Manuntung.
9.Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung.
10.Pegawai adalah pegawai Perumda Tirta Manuntung. 3
11.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Tirta Manuntung yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13.Kontrak Kinerja adalah kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, hotel, gedung pertemuan, baik yang berwujud cair (grey water) ataupun air kotor/tinja (black water).
15.Modal Dasar adalah modal yang disetor Pemerintah Daerah untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Manuntung yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Tirta Manuntung adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Tirta Manuntung.
17.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perumda Tirta Manuntung.
(2)Penetapan Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengalihkan seluruh kekayaan, utang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, perizinan, seluruh atribut, serta visi dan misi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan kepada Perumda Tirta Manuntung. 4

Pasal 3

(1)Perumda Tirta Manuntung berkedudukan dan berkantor pusat di Graha Tirta Jalan Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan.
(2)Wilayah kerja Perumda Tirta Manuntung berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Perumda Tirta Manuntung didirikan dengan maksud memenuhi kebutuhan air minum masyarakat serta penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
(2)Perumda Tirta Manuntung didirikan dengan tujuan untuk:
1. a.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum pelayanan air minum dan/atau pengelolaan Air Limbah Domestik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Tirta Manuntung melakukan kegiatan usaha meliputi:

a.pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air minum masyarakat;
b.pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan 5
c.usaha lainnya sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Tirta Manuntung didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

BAB VI

MODAL DAN PENDANAAN

Pasal 7

(1)Sumber modal Perumda Tirta Manuntung terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a dilakukan untuk:
1. a.pendirian; dan
2. b.penambahan modal;
(2)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan modal disetor.
(3)Modal Dasar Perumda Tirta Manuntung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). 6
(4)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Perumda Tirta Manuntung dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan KPM, melalui:

a.laba modal sendiri;
b.pinjaman;
c.kerjasama dengan pihak ketiga; dan
d.hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain atau pihak lain.

BAB VII

ORGAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNG

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Tirta Manuntung dilakukan oleh organ Perumda Tirta Manuntung.
(2)Organ Perumda Tirta Manuntung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. 7

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014