DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang/uang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada badan usaha milik daerah. Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai investasi langsung Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Manuntung secara berkelanjutan untuk memperolah manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagai bentuk hak kepemilikan serta untuk menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan agar lebih optimal pemanfaatannya. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk peningkatan kinerja,pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perumda Tirta Manuntung sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; 1
c.bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air bersih serta penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang/uang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada badan usaha milik daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Manuntung adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan air minum, 3 penyelenggara pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6.Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Manuntung.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai investasi langsung Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Manuntung secara berkelanjutan untuk memperolah manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagai bentuk hak kepemilikan serta untuk menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan agar lebih optimal pemanfaatannya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan berupa jasa pelayanan sistem penyediaan air minum tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. b.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perumda Tirta Manuntung yang mendapatkan investasi pemerintah Daerah;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk peningkatan kinerja, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah domestik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. 4
(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Manuntung diberikan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan.
(2)Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseimbangan distribusi keuangan dan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Asas kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan dalam penyertaan modal dengan wajar dan profesional terhadap Perumda Tirta Manuntung.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Bentuk Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai untuk dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Modal yang disetor per 31 Desember 2019 sebesar Rp248.764.224.268,21 (dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh satu sen).
(2)Untuk mencapai cakupan pelayanan air minum sebesar 100% (seratus persen) dan air limbah sebesar 10% (sepuluh persen) Pemerintah Daerah merencanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung sebesar Rp751.235.775.731,79 (tujuh ratus lima puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah koma tujuh puluh sembilan sen) sampai dengan tahun 2035.
(3)Ketentuan mengenai tata cara, bentuk, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Manuntung diatur dengan Peraturan Wali Kota.
1. a.laporan akhir kajian penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum Kota Balikpapan tahun 2015;
2. b.laporan akhir kajian penyusunan master plan pengelolaan air limbah Kota Balikpapan tahun 2015; dan
3. c.laporan akhir reviu rencana investasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan tahun 2019-2024.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perumda Tirta Manuntung sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan.
(2)Perumda Tirta Manuntung berhak mendapat Penyertaan Modal Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1)Pencairan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi yang dituangkan dalam perjanjian investasi antara Pemerintah Daerah dengan Perumda Tirta Manuntung.
(2)Perumda Tirta Manuntung berkewajiban melakukan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perumda Tirta Manuntung berkewajiban menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan pelaksanaan perjanjian investasi Perumda Tirta Manuntung kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Direksi wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas. P a s a l 7 6
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja dan keuangan triwulan, semester dan tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(4)Bentuk laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perumda Tirta Manuntung tidak menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
3. c.penangguhan pemberian pencairan penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2020 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd M. RIZAL EFFENDI Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, ttd SAYID MN FADLI LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (77/9/2020); 7 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM, YEMMIE I^ENDRAWAN PUTRA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kinerja dan pengembangan perusahaan Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan memenuhi sebagian modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal pada Perumda Tirta Manuntung berupa uang dan/atau barang milik daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 1

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 1

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016