(1)Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Perangkat Daerah dihapus dan yang melaksanakan urusan kesekretariatan KORPRI urusannya dialihkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung.
(2)Rumah Sakit Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional, melalui pemberian otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit serta menerapkan tata pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 2023 WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto EVA DWIANA Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto IWAN GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG NOMOR:17/1475/BL/2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 20232023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG I. UMUM Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk BRIDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN dan dipertegas lagi pada ayat (2) bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah. Berkenaan dengan berlakunya Peraturan Presiden tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung bemaksud mengintegrasikan BRIDA bagian dari BAPPEDA yang selama ini memang telah memiliki Bidang Penelitian dan Pengembangan. Hal ini juga sejalan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 hal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dimana Nomenklatur perangkat daerah jika kewenangan dibidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan digabung, maka nomenklatur perangkat daerahnya berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bahwa berdasarkan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta tata kerja urusan bencana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 Nomor 5). Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR