DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang- Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk SALINAN - Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALI KOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah dan ditambahkan angka 6 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
21. 21.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Kehutanan;
22. 22.Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
23. 23.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
24. 24.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebakaran dan Penyelamatan Masyarakat;
25. 25.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan sub urusan Bencana.
7. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Ketentuan mengenai eselonering, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 6 diatur dalam Peraturan Daerah.

3.Ketentuan pasal 12 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat

(3)diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai Perangkat Daerah dihapus dan yang melaksanakan urusan kesekretariatan KORPRI urusannya dialihkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung.
(2)Rumah Sakit Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional, melalui pemberian otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit serta menerapkan tata pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 2023 WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto EVA DWIANA Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto IWAN GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG NOMOR:17/1475/BL/2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 20232023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG I. UMUM Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk BRIDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN dan dipertegas lagi pada ayat (2) bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah. Berkenaan dengan berlakunya Peraturan Presiden tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung bemaksud mengintegrasikan BRIDA bagian dari BAPPEDA yang selama ini memang telah memiliki Bidang Penelitian dan Pengembangan. Hal ini juga sejalan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 hal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dimana Nomenklatur perangkat daerah jika kewenangan dibidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan digabung, maka nomenklatur perangkat daerahnya berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bahwa berdasarkan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta tata kerja urusan bencana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 Nomor 5). Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022