DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan dan

Menetapkan

menetapkannya dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 21 diubah, setelah angka 23 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24, huruf f ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 (lima) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,Tata Ruang dan Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. 17.Dinas Kepemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah raga;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
21. 21.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Kehutanan;
22. 22.Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
23. 23.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
24. 24.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan masyarakat;
25. 25.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.
e.Badan Daerah Terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pendidikan dan Latihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam klasifikasi.
(4)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di bidang kesehatan berupa Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Dihapus
(3)Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang pembentukan UPT yang baru.
(2)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Dihapus
(4)Dihapus
(5)Dihapus

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretariat KORPRI sebagai Perangkat Daerah dihapus dan yang melaksanakan urusan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) urusannya dialihkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara professional, melalui pemberian otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit serta menerapkan tata pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2011;
b.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
c.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2014, kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bandar Lampung;
e.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2022 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto EVA DWIANA Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2022 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto TOLE DAILAMI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1260/BL/2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG I. UMUM Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politk pada Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Badan dan pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan penetapan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan juga dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bangsa dan politik maka dipandang perlu menetapkan pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 22 menyatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai Dinas yang mandiri dan tidak bergabung dengan urusan pemerintahan lainnya sehingga urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selama ini bergabung dengan urusan bencana harus dibentuk Dinas sendiri yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dan perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang sub urusan bencana. Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengatur kedudukan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa urusan KORPRI tidak termasuk nomenklatur urusan Pemerintah Daerah sehingga perlu menghapuskan kedudukan KORPRI sebagai Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan selanjutnya mengalihkan seluruh kewenangan Sekretariat KORPRI kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa urusan pertamanan tidak termasuk ke dalam urusan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung akan tetapi merupakan urusan lingkungan hidup, maka perlu mengalihkan urusan pertamanan ke dalam urusan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan beralihnya urusan pertamanan tersebut berdampak kepada turunnya Tipelogi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung yang selama ini merupakan Dinas Pertanian Tipe A menjadi Dinas Pertanian tipe B. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023