Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2011;
b.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011;
c.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2014, kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bandar Lampung;
e.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2022 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto EVA DWIANA Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2022 Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto TOLE DAILAMI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1260/BL/2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG I. UMUM Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politk pada Pasal 3 ayat (1) huruf a menyatakan Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Badan dan pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan penetapan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan juga dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bangsa dan politik maka dipandang perlu menetapkan pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 22 menyatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai Dinas yang mandiri dan tidak bergabung dengan urusan pemerintahan lainnya sehingga urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selama ini bergabung dengan urusan bencana harus dibentuk Dinas sendiri yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung dan perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang sub urusan bencana. Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengatur kedudukan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa urusan KORPRI tidak termasuk nomenklatur urusan Pemerintah Daerah sehingga perlu menghapuskan kedudukan KORPRI sebagai Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan selanjutnya mengalihkan seluruh kewenangan Sekretariat KORPRI kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa urusan pertamanan tidak termasuk ke dalam urusan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung akan tetapi merupakan urusan lingkungan hidup, maka perlu mengalihkan urusan pertamanan ke dalam urusan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan beralihnya urusan pertamanan tersebut berdampak kepada turunnya Tipelogi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung yang selama ini merupakan Dinas Pertanian Tipe A menjadi Dinas Pertanian tipe B. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 2