DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 186

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan, Peraturan Daerah Kota Bandar SALINAN Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
8.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta dididik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang teridiri atas pendidikan dasar dan menengah.
12.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14.Jenis pendidikan adalah program pendidikan formal dan non formal yang dilaksanakan berdasarkan kekhasan tujuan yang akan dicapai.
15.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
16.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
18.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19.Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru konselor, pamong belajar widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20.Tenaga kependidikan adalah pegawai pemerintah yang diperbantukan di daerah, pemerintah daerah, dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni Pengawas, Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, laporan, serta teknisi sekolah.
21.Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama.
22.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.
23.Taman Kanak-kanak selanjutnya disingkat TK/Raudlatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang kurangnya 6 (enam) tahun. Untuk RA ditambah dengan kekhasan Agama Islam.
24.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelanggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
26.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak- kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
27.Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah dan berstatus Pegawai Nageri Sipil yang selanjutnya disingkat (PNS) yang diberi tugas, tangungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
28.Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.
29.Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan nonformal.
30.Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem manajemen pendidikan yang memberdayakan sekolah untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara mandiri yang didukung melalui partisipasi masyarakat guna meningkatkan mutu dan relevansi sekolah.
31.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32.Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan.
33.Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
34.Penyelenggaran pendidikan adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan satuan pendidikan negeri dan badan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan swasta.
35.Pengelolaan satuan pendidikan adalah kepala sekolah pada persekolahan dan ketua penyelenggara atau istilah lainnya bagi satuan pendidikan nonformal.
36.Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
37.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dalam segi ekonominya.
38.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
39.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40.Wali adalah seorang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
41.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43.Wilayah Khusus adalah wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
1. a.pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
2. b.pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal;
3. c.pendidikan non formal yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.

Pasal 4

(1)Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
(2)Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada penyelenggara pendidikan.

BAB IV

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non formal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
(2)Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem tatap muka.

Pasal 6

Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 7

Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pendidikan khusus dan inklusi.

Pasal 8

(1)Jalur dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar di Daerah yang meliputi:

a.pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaanya; dan
b.pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat organisasi atau yayasan pendidikan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:

a.pengadaan sarana dan prasarana;
b.pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c.keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Isi peraturan

Teks186PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan, Peraturan Daerah Kota Bandar SALINAN Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
8.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta dididik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang teridiri atas pendidikan dasar dan menengah.
12.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14.Jenis pendidikan adalah program pendidikan formal dan non formal yang dilaksanakan berdasarkan kekhasan tujuan yang akan dicapai.
15.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
16.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
18.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19.Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru konselor, pamong belajar widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20.Tenaga kependidikan adalah pegawai pemerintah yang diperbantukan di daerah, pemerintah daerah, dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni Pengawas, Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, laporan, serta teknisi sekolah.
21.Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama.
22.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.
23.Taman Kanak-kanak selanjutnya disingkat TK/Raudlatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak berusia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar, sekurang kurangnya 6 (enam) tahun. Untuk RA ditambah dengan kekhasan Agama Islam.
24.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelanggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
26.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak- kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
27.Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah dan berstatus Pegawai Nageri Sipil yang selanjutnya disingkat (PNS) yang diberi tugas, tangungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
28.Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.
29.Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan nonformal.
30.Manajemen Berbasis Sekolah adalah sistem manajemen pendidikan yang memberdayakan sekolah untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara mandiri yang didukung melalui partisipasi masyarakat guna meningkatkan mutu dan relevansi sekolah.
31.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32.Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan.
33.Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
34.Penyelenggaran pendidikan adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pendidikan satuan pendidikan negeri dan badan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan swasta.
35.Pengelolaan satuan pendidikan adalah kepala sekolah pada persekolahan dan ketua penyelenggara atau istilah lainnya bagi satuan pendidikan nonformal.
36.Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
37.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dalam segi ekonominya.
38.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
39.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40.Wali adalah seorang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
41.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43.Wilayah Khusus adalah wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
1. a.pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
2. b.pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal;
3. c.pendidikan non formal yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.

Pasal 4

(1)Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
(2)Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada penyelenggara pendidikan.

BAB IV

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Jalur pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non formal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
(2)Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem tatap muka.

Pasal 6

Jenjang pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 7

Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pendidikan khusus dan inklusi.

Pasal 8

(1)Jalur dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar di Daerah yang meliputi:

a.pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaanya; dan
b.pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat organisasi atau yayasan pendidikan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:

a.pengadaan sarana dan prasarana;
b.pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c.keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Bandar SALINAN Lampung Nomor 01 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Bandar SALINAN Lampung Nomor 01 Tahun 2012