DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Keolahragaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan di bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus mampu menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan Olahraga, peningkatan mutu kualitas kebugaran dan kesehatan masyarakat, serta efisiensi manajemen Olahraga secara berkelanjutan dalam mewujudkan Prestasi Keolahragaan baik di tingkat regional, tingkat nasional maupun tingkat internasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan kebijakan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALI KOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuhan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan .
9.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan .
10.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
11.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
14.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
18.Olahraga Unggulan Daerah adalah Olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di Daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
19.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
21.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
22.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
23.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
24.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.
25.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
26.Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
27.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Bandar Lampung.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan Daerah, regional, nasional, dan internasional;
2. b.meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat Olahraga;
3. c.menggerakkan potensi masyarakat Daerah yang akan dipersiapkan sebagai Olahragawan Daerah, regional, nasional, dan internasional; dan
4. d.memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga lingkup regional, nasional, dan internasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.prinsip;
b.tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
d.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
e.prasarana dan Sarana Olahraga;
f.pengadaan Keolahragaan;
g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
h.kerja sama Penyelenggaraan Keolahragaan;
i.peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
j.penghargaan;
k.pengawasan, dan pengendalian;
l.larangan;
m.sanksi administratif.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
2. b.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.
(3)Penetapan Kebijakan Keolahragaan sebagaimana ketentuan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.melaksanakan desain besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
2. b.mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
3. c.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standardisasi Keolahragaan nasional;
3. c.koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
4. d.penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
7. g.penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Olahraga meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat;
c.Olahraga Prestasi; dan
d.Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat;
c.Olahraga Prestasi; dan
d.Olahraga Penyandang disabilitas.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
(3)Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan di bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus mampu menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan Olahraga, peningkatan mutu kualitas kebugaran dan kesehatan masyarakat, serta efisiensi manajemen Olahraga secara berkelanjutan dalam mewujudkan Prestasi Keolahragaan baik di tingkat regional, tingkat nasional maupun tingkat internasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan kebijakan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALI KOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuhan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan .
9.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan .
10.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
11.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
14.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
18.Olahraga Unggulan Daerah adalah Olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di Daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
19.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
21.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
22.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
23.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
24.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.
25.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
26.Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
27.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Bandar Lampung.
(2)Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
1. a.mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan Daerah, regional, nasional, dan internasional;
2. b.meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat Olahraga;
3. c.menggerakkan potensi masyarakat Daerah yang akan dipersiapkan sebagai Olahragawan Daerah, regional, nasional, dan internasional; dan
4. d.memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga lingkup regional, nasional, dan internasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.prinsip;
b.tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
d.penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
e.prasarana dan Sarana Olahraga;
f.pengadaan Keolahragaan;
g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
h.kerja sama Penyelenggaraan Keolahragaan;
i.peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
j.penghargaan;
k.pengawasan, dan pengendalian;
l.larangan;
m.sanksi administratif.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
2. b.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.
(3)Penetapan Kebijakan Keolahragaan sebagaimana ketentuan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.melaksanakan desain besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
2. b.mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
3. c.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standardisasi Keolahragaan nasional;
3. c.koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
4. d.penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
7. g.penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Olahraga meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat;
c.Olahraga Prestasi; dan
d.Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat;
c.Olahraga Prestasi; dan
d.Olahraga Penyandang disabilitas.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
(3)Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
(4)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
(5)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007