DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan dan Tipelogi Perangkat Daerah 3. Pembentukan Upt 4. Staf Ahli 5. Jabatan Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan 6. Kepegawaian 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang… Jalan Wastukancana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 – 4207706 – 4240127 Fax. (022) 4236150 Bandung – 402117 Provinsi Jawa Barat 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA dan WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2.Daerah adalah Kota Bandung.
3.Pemerintahan ... 3
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. BAB ... 4

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 3

Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah merupakan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat Daerah tipe A.
b.Dinas Daerah Kota Bandung, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
4. 4.Dinas Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pemakaman;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan;
6. 6.Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan aspek penanggulangan kemiskinan;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. 8.Dinas ... 5
9. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
10. 9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 10.Dinas Pangan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
12. 11.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan;
13. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 13.Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
16. 15.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
17. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
19. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
20. 19.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
21. 20.Dinas ... 6
22. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
23. 21.Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana;
24. 22.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
c.Badan Daerah Kota Bandung, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kesatuan bangsa dan politik yang pelaksanaan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan terkait pemerintahan umum ditetapkan.

Pasal 4

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan tipelogi A.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Sukasari:
2. b.Kecamatan Cidadap;
3. c.Kecamatan Sukajadi;
4. d.Kecamatan Cicendo;
5. e.Kecamatan Andir;
6. f.Kecamatan ... 7
7. f.Kecamatan Coblong;
8. g.Kecamatan Bandung Wetan;
9. h.Kecamatan Sumur Bandung;
10. i.Kecamatan Cibeunying Kidul;
11. j.Kecamatan Cibeunying Kaler;
12. k.Kecamatan Astana Anyar;
13. l.Kecamatan Bojongloa Kaler;
14. m.Kecamatan Bojongloa Kidul;
15. n.Kecamatan Babakan Ciparay;
16. o.Kecamatan Bandung Kulon;
17. p.Kecamatan Regol;
18. q.Kecamatan Lengkong;
19. r.Kecamatan Batununggal;
20. s.Kecamatan Ujungberung;
21. t.Kecamatan Kiaracondong;
22. u.Kecamatan Arcamanik;
23. v.Kecamatan Cibiru;
24. w.Kecamatan Rancasari;
25. x.Kecamatan Antapani;
26. y.Kecamatan Buah Batu;
27. z.Kecamatan Bandung Kidul; aa. Kecamatan Gedebage; bb. Kecamatan Panyileukan; cc. Kecamatan Cinambo; dd. Kecamatan Mandalajati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Ketentuan ... 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Bandung.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(4)Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(6)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal ... 9

Pasal 8

(1)Pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pembentukan UPT baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Walikota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
(6)Pembagian, uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH DAN PERANGKAT KECAMATAN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris ... 10
(2)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(5)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(6)Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah tipelogi A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah Tipelogi B, Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas dan Badan Tipelogi A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(8)Kepala UPT Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(10)Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. BAB ... 11

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2017