DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung , yaitu ketentuan Pasal 3, dan Pasal 11.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana serta Pasal 109 ayat

(1)Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. b.bahwa menindaklanjuti Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk terselenggaranya fungsi kelembagaan perangkat daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah guna penyusunan kebijakan strategis dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, serta invensi dan inovasi di daerah, perlu dilakukan perubahan aturan perangkat daerah terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan yang khusus melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembar n Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat Menimbang WA.LI KOTA BANDUNG PROVINSIJAWA BARAT PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR 3 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAH NOMOR8 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAHKOTABANDUNG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALlKOTABANDUNG, SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3); 2 Pasa13

(1)Dengan Peraturan Daerah IDl dibentuk Tipelogi Perangkat Daerah Kota Bandung.
(2)Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A;
4. d.Dinas Daerah Kota, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
  4. 4.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman;
  5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A, menye1enggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan;
  6. 6.Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 1.Ketentuan Pasal 3 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3), diubah sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KOTA BANDUNG. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANDUNG dan WALlKOTABANDUNG 3
  8. 7.Dinas Ketenagakerjaantipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  9. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  10. 9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalianpenduduk dan keluarga berencana; 10.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan bidang perikanan; 11.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkunganhidup; 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiltipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipi1; 13.Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecildan menengah; 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A, menye1enggarakanurusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 17.Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; 18.Dinas Pemuda dan Olah Raga tipe A, menye1enggarakanurusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 19.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
  11. 20.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  12. 21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
  13. 22.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. e.Badan Daerah KotaBandung, terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, menye1enggarakanfungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; 4 Pasalll
(1)Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengisian Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem merit melalui manajemen talenta.
(3)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon lIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Pelaksana Badan, Staf Ahli Wali Kota, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon lIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(5)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan administrator.
(6)Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Pelaksana pada Badan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon lILb atau jabatan administrator.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
4.Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sub urusan bencana. 5 AN ARIEF SH LEMBARANDAERAHKOTABANDUNGTAHUN2025 NOMOR3 NOREG. PERATURANDAERAHKOTABANDUNGPROVINSIJAWA BARAT (3/28/2025) ISKANDARZULKARNAIN ttd. Diundangkan di Bandung pada tanggal 6 Mei 2025 Pj. SEKRETARISDAERAHKOTABANDUNG, MUHAMMADFARHAN ttd. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Mei 2025 WALlKOTABANDUNG, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 101 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Pasal II Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(7)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(9)Kepala UPT Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(10)Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 6 Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakanurusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan tugas pembantuan, Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu Lembaga adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sesuai dengan kebutuhan, potensi unggulan dan kekhasan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengelompokanPerangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategicapex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badarr/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staffJ. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operatingcore) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Penyusunan perangkat daerah di Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR3 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAH KOTABANDUNGNOMOR8 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KOTABANDUNG II. Pasal DemiPasal Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun demikian, penyusunan perangkat daerah tersebut perlu untuk dikaji kembali sehubungan dengan adanya dinamika regulasi dan kebutuhan akan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Bandung. Pertama, terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana. Dalam Bab VIIKetentuan Peralihan Pasal 109 ayat (1)menyatakan bahwa "Dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga)tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah Kota membentuk ke1embagaankhusus penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang berlaku". Adapun yang dimaksud dengan kelembagaan khusus penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang berlaku dalam Pasal tersebut adalah Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD). Kedua, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Perpres tersebut juga mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah. Tertuang dalam Pasal 72 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA)dalam bentuk Perangkat Daerah atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan. Berdasarkan 2 (dua) hal terurai di atas, perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kota Bandung yang dituangkan dalam kerangka regulasi yakni Peraturan Daerah Kota Bandung. Kondisieksisting saat ini, kelembagaan penanggulangan bencana tergabung dalam satu Dinas yakni Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB)., sedangkan soal Riset dan Inovasi Daerah selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan(Bappelitbang). Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perubahannya terdapat 1 (satu) Dinas dan 1 (satu) Badan yang mengalamiperubahan nomenklatur yaitu:

1.Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatanyang menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasiyang terintegrasi Di Daerah. Selanjutnya pembentukan Badan baru yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisiendan berkualitas. 2 TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3 Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. 3 Pasal II Pasal I Pasa13

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022