DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 214

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Fasilitas Parkir Umum, Penyediaan Angkutan Umum, Pemindahan Kendaraan Bermotor, Peremajaan, Penghapusan Kendaraan Dan Penggantian, Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Bengkel Umum, Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Telekomunikasi Di Bidang Perhubungan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengembangan Dan Integritas Sistem Transportasi, Analisi Dampak Lalu Lintas, Pembangunan Angkutan Massal, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, Peran Serta Masyarakat Dan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, namun dalam perkembangannya telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALlKOTABANDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PROVINSIJAWA BARAT PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR 12 TAHUN2024 TENTANG PENYELENGGARAANPERHUBUNGAN WALl KOTA BANDUNG SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaran Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 ten tang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
22.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2); 4 lingkungan di bidang mendapat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Pemerintah Daerah yang berwenang penyelenggaraan perhubungan dan pendelegasian dari Wali Kota.
7.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8.Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaranjkuasa pengguna barang.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANDUNG dan WALlKOTABANDUNG

23.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146); 5 Menetapkan
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas./badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan , jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
12.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapanjalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengarnan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, darr/atau air, serta diatas permukaan air, kecualijalan reI dan jalan kabel.
15.Angkutan adalah perpindahan orang darr/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16.Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
17.Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan untuk memberikan kemudahan mendapatkan serta meningkatkan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
18.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
19.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
20.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang darr/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 6
21.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api dan bandar udara
22.Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang sesuai dengan kewenangan.
23.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan /atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24.LokasiTerminalPenumpangadalah letak SimpulTerminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda darr/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan dengan titik koordinat.
25.Zona Pelayanan Terminaladalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.
26.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkann pengemudinya.
27.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
28.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraanyang berjalan di atas reI.
29.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
30.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor darr/atau kendaraan listrikjenis mobilbus, mobilbarang, kereta gandengan,kereta tempelan,dan kendaraan umum yang dioperasikan dijalan.
31.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikandijalan.
32.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotordioperasikandi jalan.
33.MobilPenumpang adalah Kendaraan Bermotorangkutan orang yang memilikitempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tigaribu lima ratus) kilogram.
34.MobilBus adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memilikitempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tigaribu lima ratus) kilogram. 7
35.MobilBarang adalah kendaraan bermotoryang dirancang sebagaimana atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
36.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang darr/atau barang dengan Kendaraan Bermotorumum.
37.Pengemudiadalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
38.Penumpangadalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudidan awak Kendaraan.
39.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40.Kelancaran Lalu Lintas dan AngkutanJalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
41.Manajemendan RekayasaLaluLintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
42.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan Iatau lingkungan.
43.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, darr/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
44.Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap penggunajalan.
45.KelancaranLalu Lintas dan AngkutanJalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan dijalan.
46.AnalisisDampakLalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
47.Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut Inspeksi KLLAJadalah pengamatan langsung obyektertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektor masing- masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi. 8
48.Reneana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RAK LLAJ adalah dokumen pereneanaan KLLAJKota untuk periode 5 (lima) tahun
49.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
50.Reneana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat reneana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
51.Trayek utama adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus besar atau bus sedang yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, terjadual, berawal, berakhir, dan menaikan atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.
52.Trayek eabang adalah trayek penumpangjangkutan pengumpan (feeder) terhadap trayek utama (angkutan massal) dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus keeil yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, tidak terjadual, berawal, berakhir, dan menaikan atau menurunkan pada tempat yang ditentukan.
53.Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
54.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai seeara langsung di kendaraan maupun dari luar.
55.Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah saran a pengisian energi listrik untuk KBLBerbasis baterai untuk umum.
56.Uji Berkala KBL Berbasis baterai adalah pengujian kendaraan bermotor Iistrik yang dilakukan seeara berkala terhadap setiap KBLBerbasis baterai yang dioperasikan di jalan.
57.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, saran a , dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
58.Reneana Induk Perkeretaapian Daerah adalah reneana pengembangan sarana perekretaapian, baik yang memuat jalur kereta api yang telah ada maupun reneana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun. 9 Pasal 2

(1)Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan dimaksudkan untuk:
1. a.penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dan dokumen perencanaan daerah dalarn kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional; dan
  1. 59.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
  2. 60.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor dalarn keadaan lengkap, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat danj atau dirakit danjatau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sarnaj sesuai dengan tipe kendaan yang disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
  3. 61.Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan
  4. 62.Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
  5. 63.Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
  6. 64.Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang danjatau barang dengan dipungut bayaran.
  7. 65.Perkeretaapian Khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
  8. 66.Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu sistemjteknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, danj atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
  9. 67.Forum Lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut Forum, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
  10. 68.Hari adalah hari kerja. 10
2. a.Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional; dan
3. b.Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk menghubungkan semua wilayah di Kota.
(2)Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kota, Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional dan Provinsi.
(3)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
1. a.penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
2. b.perkeretaapian.
(2)Penyelenggaraan Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan:
1. a.terselenggaranya pelayanan perhu bungan yang terpadu dan terintegrasi, arnan, tertib, Iancar dan mengutamakan keselarnatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
2. b.terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
3. c.terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalarn meningkatkan pelayanan transportasi publik yang efektif dan efisien. terhadaphukumb. memberikan' kepastian 11 Pasal 8
(1)Pemerintah Daerah Kota merencanakan sistem jaringan jalan kota dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah di Daerah Kota.

BAB II

PENYELENGGARAANLALULINTASDANANGKUTANJALAN Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

Pasal 7

Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Penyusunan Rencana lnduk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota, dilakukan dengan memperhatikan:

a.dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
b.dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
c.dokumen rencana tata ruang wilayah kota;
d.dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
e.dokumen rencana induk perkeretaapian kota;
f.dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
g.dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 5

(1)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)adalah Rencana Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk dalam wilayah kota;
(2)Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota, memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang darr/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota; dan
2. b.rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala kota.
(4)Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. 12 Pasal 13
(1)Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan;
(2)Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
1. a.ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
2. b.ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
3. c.ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
(3)Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
1. a.ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
2. b.ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter; Paragraf2 Kelas Jalan Pasa112 Penetapan jalan yang masuk kedalam masing-masing sistem jaringan jalan di wilayah Daerah Kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pasalll Sistemjaringanjalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasa19 huruf b adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Pasall0 Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Pasal 9

Sistem jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan sistem jaringan jalan yang dikembangkan pada kawasan kota terdiri atas:

a.sistem jaringan jalan primer; dan
b.sistem jaringan jalan sekunder.

(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang telah ditetapkan. 13 Pasal 16
(1)Pemerintah Daerah Kota berwenang melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan.
(2)Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 15

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

a.Rambu Lalu Lintas;
b.Marka Jalan;
c.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d.alat penerangan Jalan;
e.alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
f.alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, lanjut usia, darr/atau orang sakit; dan
h.fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
a.lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
b.panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
c.paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
c.ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
d.ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

(4)Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
1. a.ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
2. b.ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
3. c.ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. 14 Pasal 21
(1)Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Terminal Penumpang tipe C dengan fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan kota serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain.
(1)Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
1. a.trotoar;
2. b.lajur sepeda;
3. c.tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
4. d.halte; danjatau
5. e.fasilitas khusus bagi disabilitas dan usia lanjut.
(2)Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota untuk Jalan kota.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan darr/atau gangguan pada fungsi Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

(1)Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan darr/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan J alan di Ruang Milik Jalan tidak mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
(2)Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan darr/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

Pasal 17

(1)Perlengkapanjalan pada setiap Jalan disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
(2)Ketentuan mengenai teknis penggunaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada setiap Jalan di Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota. 15
1. e.rencana umum jaringan trayek;
2. f.pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan dan/ atau perdesaan; dan
3. g.keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya.
(4)Simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:
1. a.berada pada pusat kegiatan lokal;
2. b.terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan dalam kota; dan
3. c.berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.
4. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
5. b.rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
6. c.rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan J alan Provinsi;
7. d.rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupatenj'kota;

Isi peraturan

Teks214PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020