DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD 2023 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang APBD TA 2023.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tenang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud daiam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada tanggal14 Agustus 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; WALlKOTABANDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang WALl KOTA BANDUNG PROVINSIJAWA BARAT PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR 13 TAHUN2023 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2023 SALINAN Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Negara(LembaranDaerah tentang RepublikPemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
5. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
7. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 Mengingat Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah beberapa kali diu bah , terakhir deng Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Pe etapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menja i Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 10.Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. 11.Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 2014 tentang Negara Republik baban Lembaran
13. 8.Undang-Undang Nomor 30 Administrasi Pemerintahan (Lembar Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, T 3
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 4
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
24. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 5
26. 26.Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. 27.Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. 28.Peraturan Pemerintab Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
29. 29.Peraturan Pemerintab Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
30. 30.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubaban Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintab Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaban Berbasis Akrual pada Pemerintab Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 6
34. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 ten tang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
39. 39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
40. 1.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
41. 2.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
42. 3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANDUNG dan WALlKOTABANDUNG Dengan Persetujuan Bersama
43. 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
44. 41.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 ten tang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
45. 42.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10)
46. 43.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119);
47. 44.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2022 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 07); 8 RpO,OO RpO,OO RpO.OO Rp328.514.987.866,00 Rp200.867.278.375.00 Rp529 .382 .266 .241,00 Rp7.202.856. 990.555,00 Rp561.804.025.0 19.00 Rp7.764.661.015.574,00 Rp6.874.342.002.689,00 Rp360.936.746.644.00 Rp7.235.278. 749.333,00 a) Semula b) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah peru bahan
48. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula b) Bertambah / (berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan.
a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/{berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Pasal 2 APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.202.856.990.555,00 (tujuh triliun dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp561.804.025.019,00 (lima ratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat juta dua puluh lima ribu sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.764.661.015.574,00 (tujuh triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta lima belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 9 Kekayaan Daerah setelah perubahan.
2. 4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah a) Semula Rp752.965.025.512,00 b) Bertambahf(berkurang) Rp3.000.000.000,OO Jumlah Lain-lain Rp755.965.025.512,00 pendapatan daerah yang sah setelah perubahan. Rp41.780.855.055,00 Rp41.780.855.055,00 RpO,OO a) Semula b) Bertambahf (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan.
3. 3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan a) Semula RpI8.553.911. 755,00 b) Bertambahf (berkurang) RpO,OO Jumlah Hasil Pengelolaan RpI8.553.911.755,00 Pasal 4 (l)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
4. 1.Pajak Daerah a) Semula Rp2.404.223.640.000,00 b) Bertambahf(berkurang) (Rp72.493.640.000,OO) Jumlah Pajak Daerah Rp2.331.730.000.000,00 setelah perubahan.
5. 2.Retribusi Daerah Rp3.656.818.570.367,00 Rp430.430.386.644,OO Rp4.087.248.957.011,00 Rp3.217.523.432.322,00 (Rp69.493.640.000,OO) Rp3.148.029.792.322,00
6. 1.Semula
7. 2.Bertambahf(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan.
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah f (berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer Daerah setelah perubahan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 10 Rp27.451.500.000,00 Rp27.451.500.000,00 RpO,OO Rp67.390.000.000,00 Rp25.646.955.922,00 Rp93.036.955.922,00 Rp759.362.466.758,00 Rp316.152.659.480,00 Rpl.075.515.126.238,00 Rp6.348.653.023. 797 ,00 Rp220.004.409.617,00 Rp6.568.657.433.414,00
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja operasional setelah perubahan.
b.Belanja Modal
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan.
c.Belanja Tidak Terduga
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) J umlah belanja tidak terduga setelah perubahan.
d.Belanja Transfer
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja transfer setelah perubahan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasi Jumlah transfer antar Rp1.220.824.859.215,00 daerah setelah perubahan. Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan.
1. 2.Transfer Pemerintah Daerah a) Semula Rp917.033.413.253,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp303.791.445.962,00 Rp126.638.940.682,00 Rp2.866.424.097.796,00 Rp2.739.785.157.114,00

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

1.Transfer Pemerintah Pusat a) Semula b) Bertambah / (berkurang) 11 Rp186.344.199.291,00 Rp216.268.388.024IOO Rp402.612.587.315,00 a) Semula b) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan. Rp44.316.899.100,00 RQ14.327.279.218IOO Rp29.989.619.882,00 b, terdiri atas:
1.Belanja Modal Tanah a) Semula b) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan.
2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.Belanja pegawai a) Semula Rp2.894.921.480.991,00 b) Bertam bah / (berkurang) (RQ40.018.885.567100) Jumlah belanja pegawai Rp2.854.902.595.424,00 setelah perubahan.
2.Belanja Barang dan Jasa a) Semula Rp2.802.857.109.296,00 b) Bertambab / (berkurang) RQ521.778.798.072100 Jumlah belanja barang Rp3.324.635.907.368,00 dan jasa setelah perubahan.
3.Belanja Hibah a) Semula Rp569.799.633.510,00 b) Bertambah/ (berkurang) (RQ211.729.302.888IOO) Jumlah belanja hibah Rp358.070.330.622,00 setelah perubahan.
4.Belanja Bantuan Sosial a) Semula Rp81.074.800.000,00 b) Bertambah/ (berkurang) (RQ50.026.200.000100) Jumlah belanja bantuan Rp31.048.600.000,00 sosial setelah perubahan.

(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf Pasa16
(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 12 Rp27.451.500.000,00 Rp27.451.500.000,00 RpO,OO Rp93.036. 955. 922,00 huruf d, terdiri atas:

1.Belanja Bantuan Keuangan a) Semula b) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan. Jumlah belanja tidak Terduga setelah perubahan.

(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Aset Tetap Lainnya setelah perubahan.
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1.Semula Rp67.390.000.000,00
2.Bertambah/(berkurang) Rp25.646.955.922,OO Rp91.019.300,00 Rp480.000.000,OO Rp571.019.300,00 Rp6.426.574.547,00 Rp44.534 .205.542,00 Rp50.960.780.089,00 Rp151.978.254.382,00 a) Semula b) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan.
6.Belanja Modal Aset Lainnya a) Semula b) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja modal Jumlah belanja modal Jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan.
5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.Belanja Modal Bangunan dan Gedung a) Semula Rp398.063.316.198,00 b) Bertambah/ (berkurang) Rp27.0 12.269.854,00 Jumlah belanja modal Rp425.075.586.052,00 bangunan dan gedung setelah perubahan.
4.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi a) Semula Rp138.447.737.540,00 b) Bertambah/{berkurang) Rp13.530.516.842,OO 13 Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang be1um tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Rp328.514.987.866,00 Rp200.867.278.375,00 Rp529.382.266.241,00
1. a.Semula
2. b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan. Pasa18 Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: RpO,OO RpO,OO RpO,OO Rp328.514.987.866,00 Rp200.867.278.375,OO Rp529.382.266.241,00
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah peru bahan
3. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah peru bahan.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf c, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 14 Pemerintahan Daerah dan Organisasi; UrusanMenurutDiklasifikasi Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang2. Lampiran II yangAPBD

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/atau
3. c.kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan;dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota danj'atau masyarakat. 15 Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perda Tentang Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per J abatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah. 16
  1. 14.Lampiran XIV
  2. 15.Lampiran XV
  3. 13.Lampiran XIII
  4. 11.Lampiran XI
  5. 12.Lampiran XII
  6. 10.Lampiran X
  7. 9.Lampiran IX
  8. 8.Lampiran VIn
  9. 7.Lampiran VII
  10. 6.Lampiran VI
  11. 5.Lampiran V
  12. 4.Lampiran IV
  13. 3.Lampiran III bin a '.AJIL,~4 200604 1 002 SH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 13 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT (12/189/2023) EMA SUMARNA TID. Diundangkan di Bandung pada tanggal31 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, BAMBANG TIRTOYULIONO Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Oktober 2023 Pj. WALl KOTA BANDUNG, TID. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 17

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023