DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan yaitu ketentuan Pasal 1, Pasal 29 ayat (3) huruf a, mengubah Pasal 56, Pasal 60 ayat (1), Pasal 63, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 93, menghapus Pasal 55 ayat (1) huruf d, Pasal 62, Pasal 69, menyisipkan satu ayat diantara ayat (3) dan (4) Pasal 73.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024;
b.bahwa terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); WALlKOTABANDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PROVINSIJAWA BARAT PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR2 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR 1 TAHUN2024 TENTANG PAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH WALl KOTA BANDUNG SALINAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABANDUNGNOMOR1 TAHUN2024 TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANDUNG dan WALlKOTABANDUNG
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah KotaBandung.
2.WaliKotaadalah WaliKotaBandung.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangandaerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraanPemerintahanDaerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenanganDaerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan darr/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah KotaBandung.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh PemerintahDaerah Kotauntuk kepentinganorang pribadi atau badan. 10.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 11.WajibPajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakanZmenikrnati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 14.Badan adalah sekumpulan orang danZatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
1.Ketentuan Pasal I. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 15.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 16.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 17.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 18.NilaiJual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOPpengganti. 19.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
20.Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnyaHak atas Tanah danj'atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21.Hak atas Tanah darr/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
23.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24.Makanan darr/atau Minuman adalah makanan danj atau minuman yang disediakan, dijual dan Zatau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
25.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan danj atau Minumandengan dipungut bayaran.
26.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
28.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jerus tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32.Pajak AirTanah yang selanjutnya disingkat PATadalah Pajak atas pengambilan danj atau pemanfaatan air tanah.
33.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 34.0psen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 35.0psen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKBadalah Opsen yang dikenakan oleh kabupatenjkota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36.0psen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKBadalah Opsen yang dikenakan oleh kabupatenjkota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
37.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusikepada WajibPajak atau WajibRetribusi serta pengawasanpenyetorannya.
38.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPDadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan danj atau pembayaran pajak, objek pajak danj atau bukan objek pajak, danj atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
39.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPDadalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
40.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danjatau sanksi administrastif berupa bunga danjatau denda.
41.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk Sanksi Administratif berupa bunga, denda, danj atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42.Jasa Umumadalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kotauntuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakanoleh sektor swasta.
44.PerizinanTertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kotadalam rangka pemberianizin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendaliandan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjagakelestarian lingkungan.
45.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada PerangkatDaerah dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
46.Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
47.Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHSTyang ditetapkan oleh PemerintahDaerah Kota.
48.Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHSTadalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.
49.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
50.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
51.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilikadalah orang, badan hukum, kelompokorang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai PemilikBangunan Gedung.
52.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBGadalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 29

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap / spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

2.Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
53.Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
54.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBGadalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
55.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
56.Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian- bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili mas a gaya sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
57.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian- bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan 58.Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, kompleksitas, permanensi, ketinggian dan kepemilikan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi PBG.
59.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
60.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDdengan Persetujuan bersama WaHKota.
61.Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oelh Wali Kota.
62.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut rencana penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Pasal 55

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan termasuk jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang tidak dan/ atau belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.dihapus; dan
5. e.pengendalian lalu lintas.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah Kota; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  1. 3.Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
(3)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan 8.1, 8.2, 8.3 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
2. b.penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R.1, R.1M, R.2 dan R.3 ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
3. c.penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B.1, B.2, dan B.3 ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
4. d.penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan 1.1, 1.2, 1.3 dan 1,4 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
5. e.penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan P.1, P.2 dan P.3 ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
6. f.penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan T, C, C/TR, L ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
7. g.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
8. h.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 56

(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka waktu pelayanan;
2. b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/ atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekeunsi pelayanan dan /utau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
4. d.dihapus;
5. e.pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu pengunaan pelayanan, darr/atau jenis Kendaraan Bermotor.
(3)Tingkat pengunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang- undangan.

4.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6)Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
(7)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan Retribusi.
(8)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
(9)Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(10)Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

(1)Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, danj atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
(2)Dihapus.
(3)Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan Pasal 69 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 63 ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat

(4)dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

6.Ketentuan Pasal 62 dihapus. Pasa160

(1)Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
1. a.pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya darr/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan atau pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

5.Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1)Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

10.Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi J asa Usaha dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
(3)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3a)Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
1. a.sewa yang mas a sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.kerja sarna pemanfaatan;
3. c.bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
4. d.kerja sarna penyediaan infrastruktur.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(4a)Penetapan peraturan Wali Kota sebagaiman dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
(4b)Bentuk pemanfaatan barang milik dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak mengharnbat iklim investais Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. QL(4c)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah. ~1QLPeninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penarnbahan objek Retribusi Jasa Usaha. {Bt1ZLTarif Retribusi hasil penmjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
  1. 9.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 73 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
2. b.pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/ atau jangka waktu layanan.
(3)Besamya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
(4)Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdiri atas:
1. a.Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
  1. 11.Ketentuan Pasal 77 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
(3)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG darr/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan Zatau kesehatan;
  6. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. 7.perlindungan dan/ atau pengembangan Bangunan Cagar Budaya; atau
  8. 8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan Cagar Budaya.
4. d.PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(4)Yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 85

(1)Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Pajak atau wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(2)Kondisi Wajib Pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau wajib Retribusi.
(3)Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, darr/atau kerusuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(5)Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek Retribusi PBG.
(6)Bangunan gedung tertentu dapat memperoleh insentif berupa keringanan retribusi PBG, yaitu:
1. a.BGCB yang melaksanakan pelindungan, pengembangan darr/atau pemanfaatan BGCB yang dilestarikan; dan
2. b.Bangunan fungsi hunian berupa rumah tinggal sederhana dan rumah sangat sederhana.
  1. 12.Ketentuan Pasal 85 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
1. a.luas totallantai;
2. b.indeks lokalitas;
3. c.indeks terintegrasi; dan
4. d.indeks bangunan gedung terbangun.
(7)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
1. a.volume;
2. b.indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.indeks Bangunan Gedung terbangun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…