DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bandung dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang penyisipan Pasal 2A, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 7, penyisipan Pasal 7A, perubahan Pasal 11, penyisipan Pasal 11A, penyisipan Pasal 13A, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
c.bahwa pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan … 3 https://jdih.bandung.go.id/
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
10.Peraturan … 4 https://jdih.bandung.go.id/
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
12.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
17.Peraturan … 5 https://jdih.bandung.go.id/
17.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
23.Peraturan … 6 https://jdih.bandung.go.id/
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
24.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
25.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
27.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
30.Peraturan … 7 https://jdih.bandung.go.id/
30.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
34.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
37.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
38.Peraturan … 8 https://jdih.bandung.go.id/
38.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
39.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas … 9 https://jdih.bandung.go.id/
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah merupakan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah tipe A;
b.Dinas Daerah Kota, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
4. 4.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan;
6. 6.Dinas Sosial tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas … 10 https://jdih.bandung.go.id/
8. 7.Dinas Ketenagakerjaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
9. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 10.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
12. 11.Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 13.Dinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
16. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
19. 18.Dinas … 11 https://jdih.bandung.go.id/
20. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
21. 19.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
22. 20.Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
23. 21.Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana; dan
24. 22.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
c.Badan Daerah Kota Bandung, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. 3.Ketentuan … 12 https://jdih.bandung.go.id/
7. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(4)Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

4.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Jenis Rumah Sakit Daerah terdiri atas Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
(2)Rumah sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jenis, klasifikasi, organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah, serta bagan struktur organisasi, tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola rumah sakit Daerah dan pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan … 13 https://jdih.bandung.go.id/
5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengisian Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem merit melalui manajemen talenta.
(3)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(5)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(6)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(7)Lurah, Kepala Sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Sub bidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, dan Badan Daerah tipelogi A, Sekretaris Kecamatan tipelogi B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Sub bagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(8)Kepala … 14 https://jdih.bandung.go.id/
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah tipelogi B, Kepala Sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan tipelogi A, Kepala Sub bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(9)Kepala UPT Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(10)Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

6.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, dapat dilakukan penyesuaian jabatan dengan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.
(2)Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian organisasi dan status jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 7A ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan … 15 https://jdih.bandung.go.id/
8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
(2)Pembiayaan Perangkat Daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(3)Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja definitif pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4)Dalam hal terjadinya kebutuhan pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja sebelum menggunakan sistem merit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka pengisian dapat dilaksanakan melalui pengangkatan pejabat pelaksana tugas.

9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing- masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(2)Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah perlu dilaksanakan pemetaan kompetensi ASN secara berkala dan pengembangan kompetensi ASN tidak kurang dari 20 (dua puluh) jam pelajaran per orang per tahun.

10.Ketentuan ... 16 https://jdih.bandung.go.id/
10.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung, beserta perubahannya;
b.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat, beserta perubahannya;
c.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya;
d.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya;
e.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 14);
f.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 16);
g.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 18);
h.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 14);
i.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal ... 17 https://jdih.bandung.go.id/ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Maret 2021 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EMA SUMARNA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (1/32/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, ASEP MULYANA, SH Pembina NIP. 19631021 199603 1 001 https://jdih.bandung.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG I. UMUM Perangkat Daerah Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan tugas pembantuan, Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Penataan tersebut dimaksudkan agar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien, dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat sejalan dengan peraturan yang berlaku serta visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai ... https://jdih.bandung.go.id/ Sebagai penyempurnaan pada Peraturan Daerah ini, terdapat perubahan materi muatan yaitu terdapat 9 (sembilan) Dinas dan 3 (tiga) Badan yang mengalami perubahan nomenklatur, yaitu:
1. 1.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
2. 2.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
3. 3.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. 4.Dinas Sosial;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. 6.Dinas Ketenagakerjaan;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup;
8. 8.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. 9.Dinas Arsip dan Perpustakaan;
10. 10.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. 11.Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
12. 12.Badan Pendapatan Daerah. Selain perubahan Nomenklatur, terdapat beberapa perubahan dalam tipelogi pada 2 (dua) Dinas dan 1 (satu) Badan, sebagai berikut:
13. 1.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
14. 2.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang; dan
15. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya terdapat perubahan pembagian urusan pada Perangkat Daerah sebagai berikut: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah sebagai unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional untuk menjamin terwujudkan tata Kelola rumah sakit dan tata Kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien dan berkualitas, serta mendukung optimalisasi layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah. II. PASAL ... https://jdih.bandung.go.id/ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…