Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung, beserta perubahannya;
b.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat, beserta perubahannya;
c.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya;
d.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, beserta perubahannya;
e.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 14);
f.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 16);
g.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 18);
h.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 14);
i.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal ... 17 https://jdih.bandung.go.id/ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Maret 2021 WALI KOTA BANDUNG, TTD. ODED MOHAMAD DANIAL Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. EMA SUMARNA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (1/32/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, ASEP MULYANA, SH Pembina NIP. 19631021 199603 1 001 https://jdih.bandung.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG I. UMUM Perangkat Daerah Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan penataan kembali. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan tugas pembantuan, Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah. Penataan tersebut dimaksudkan agar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien, dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat sejalan dengan peraturan yang berlaku serta visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai ... https://jdih.bandung.go.id/ Sebagai penyempurnaan pada Peraturan Daerah ini, terdapat perubahan materi muatan yaitu terdapat 9 (sembilan) Dinas dan 3 (tiga) Badan yang mengalami perubahan nomenklatur, yaitu:
1.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
2.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
3.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4.Dinas Sosial;
5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6.Dinas Ketenagakerjaan;
7.Dinas Lingkungan Hidup;
8.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9.Dinas Arsip dan Perpustakaan;
10.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11.Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
12.Badan Pendapatan Daerah.
Selain perubahan Nomenklatur, terdapat beberapa perubahan dalam tipelogi pada 2 (dua) Dinas dan 1 (satu) Badan, sebagai berikut:
1.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
2.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang; dan
3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Selanjutnya terdapat perubahan pembagian urusan pada Perangkat Daerah sebagai berikut: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah sebagai unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional untuk menjamin terwujudkan tata Kelola rumah sakit dan tata Kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Dengan perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien dan berkualitas, serta mendukung optimalisasi layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah. II. PASAL ... https://jdih.bandung.go.id/ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I