DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Dasar Kebijakan Penanaman Modal, Perencanaan, Hak dan Kewajiban, Bidang Usaha, Insentif dan Kemudahan, Promosi, Pengendalian, Sistem Informasi, Partisipasi Masyarakat, Pengaduan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai peningkatan, pertumbuhan dan kemakmuran dibutuhkan adanya kemudahaan serta kepastian berusaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
c.bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha dan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; Mengingat … SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang … 3 https://jdih.bandung.go.id/
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12.Peraturan ... 4 https://jdih.bandung.go.id/
12.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4.Penanaman … 5 https://jdih.bandung.go.id/
4.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
6.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal dengan jangka panjang berlaku sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.
8.Usaha Kecil, dan Mikro yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha yang berkedudukan di Daerah Kota.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan koperasi yang berkedudukan di Daerah Kota.
10.Promosi adalah kegiatan komunikasi, memasarkan, dan meyakinkan Penanaman Modal kepada calon Investor.
11.Pengendalian adalah kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi untuk melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
13.Pembinaan … 6 https://jdih.bandung.go.id/
13.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
14.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

a.memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha;
b.memberikan kemudahan dalam Penanaman Modal;
c.meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;
d.membuka dan menyediakan lapangan kerja;
e.meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
f.mengembangkan UKM, Koperasi dan ekonomi kreatif;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h.meningkatkan pendapatan daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
1. a.penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
2. b.pemberian insentif dan kemudahan;
3. c.penyusun ... 7 https://jdih.bandung.go.id/
4. c.penyusun dan penetapan rencana umum Penanaman Modal;
5. d.pembuatan peta dan data potensi Penanaman Modal;
6. e.penyelenggaraan promosi dan pemasaran;
7. f.pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal;
8. g.pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur;
9. h.pembinaan terhadap Investor;
10. i.melakukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
11. j.pengembangan kerjasama antardaerah dan kemitraan;
12. k.pengelolaan data dan informasi perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintergrasi;
13. l.peningkatan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan; dan
14. m.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
(2)Teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

BAB III

DASAR KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diarahkan sebagai kota yang layak menjadi tujuan utama investasi, melalui upaya:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha Daerah Kota yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah Kota; dan
2. b.mempercepat … 8 https://jdih.bandung.go.id/
3. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal yang didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan Daerah Kota.
(2)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh kebijakan yang meliputi:
1. a.tata ruang;
2. b.infrastruktur;
3. c.keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam;
4. d.ketenagakerjaan;
5. e.pajak daerah dan retribusi daerah;
6. f.perizinan berusaha berbasis risiko;
7. g.distribusi barang dan jasa;
8. h.pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
9. i.pertanahan;
10. j.kemudahan sumber pendanaan; dan
11. k.aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif.
(3)Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi Investor;
2. b.menjamin kepastian hukum;
3. c.menjamin kepastian berusaha;
4. d.memberi kemudahaan berusaha;
5. e.menjamin keamanan berusaha; dan
6. f.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada UKM dan Koperasi.

Pasal 5

(1)Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dasar dalam Penanaman Modal.
(2)Setiap ... 9 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Setiap Penanaman Modal wajib memanfaatkan ruang untuk tempat usaha sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
(3)Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana tata ruang yang berkepastian hukum;
2. b.pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. c.tidak memanfaatkan ruang yang berpotensi bencana;
4. d.memberikan nilai tambah pada ruang; dan
5. e.memberikan penggantian yang layak dalam hal memanfaatkan ruang yang berkenaan dengan pengadaan tanah.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

(1)Kebijakan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. b.rencana tata ruang;
3. c.program pembangunan infrastruktur; dan
4. d.kemampuan keuangan daerah.
(2)Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.jalan dan infrastruktur pendukungnya;
2. b.listrik;
3. c.telekomunikasi;
4. d.air bersih;
5. e.pengelolaan sampah; dan
6. f.sarana prasarana lainnya yang mendukung Penanaman Modal.
(3)Program ... 10 https://jdih.bandung.go.id/
(3)Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan pihak lain.

Pasal 7

Kebijakan keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf c, Pemerintah Daerah Kota wajib:
1. a.menetapkan lokasi rawan bencana;
2. b.tidak memberi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi rawan bencana;
3. c.menetapkan mitigasi bencana.
4. d.penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
5. e.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
6. f.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
7. g.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; dan
8. h.menyertakan Investor untuk terlibat di dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

Pasal 8

(1)Kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal.
(2)Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan:
1. a.pemetaan dan pendataan calon tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
3. c.peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja;
4. d.pemerataan ... 11 https://jdih.bandung.go.id/
5. d.pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal;
6. e.peningkatan alih teknologi;
7. f.perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
8. g.peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Pasal 9

(1)Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk membiayai pembangunan di Daerah Kota.
(2)Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan:
1. a.pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang rasional, objektif sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan
2. b.penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak memberatkan Investor dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 10

(1)Kebijakan Perizinan Berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk menjamin lebih berkepastian, kemudahan dalam pengurusan, penyederhanaan dalam prosedur serta penggunaan teknologi informasi.
(2)Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan penataan perizinan berusaha yang lebih jelas, lengkap, dan operasional untuk menjamin legalitas dalam Penanaman Modal.
(3)Penataan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Daerah tentang perizinan berusaha. Pasal ... 12 https://jdih.bandung.go.id/

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…