DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha dengan memperhatikan asas-asas penanaman modal daerah, tujuan penyelenggaraan penanaman modal daerah dan sasaran penyelenggaraan penanaman modal daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang ... SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
11.Peraturan ... 3 https://jdih.bandung.go.id
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 97);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
16.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH. BAB ... 4 https://jdih.bandung.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah Kota.
7.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kota yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kota yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Penanam ... 5 https://jdih.bandung.go.id
10.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah Kota.
11.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah Kota.
12.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kota.
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
17.Perizinan ... 6 https://jdih.bandung.go.id
17.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
21.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
22.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
23.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
24.Nomor ... 7 https://jdih.bandung.go.id
24.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
25.Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
26.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
27.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya.
28.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
30.Fasilitas ... 8 https://jdih.bandung.go.id
30.Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Penanam Modal dan pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kota kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
32.Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan Perizinan dan Nonperizinan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Penanam Modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di Daerah.
33.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
34.Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
36.Pembinaan ... 9 https://jdih.bandung.go.id
36.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
37.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
38.Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. BAB ... 10 https://jdih.bandung.go.id

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kota;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah Kota;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah Kota;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan penanaman modal meliputi:

a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal;
e.meningkatkan realisasi penanaman modal;
f.memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan izin penanaman modal;
g.tercapainya pelayanan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
h.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
i.menjamin … 11 https://jdih.bandung.go.id
i.menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi penanam modal;
j.mendorong ekonomi kreatif di Daerah Kota; dan
k.menciptakan pengusaha lokal baru.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Daerah Kota mempunyai kewenangan:
1. a.memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
2. b.pembuatan peta potensi investasi;
3. c.penyelenggaraan promosi penanaman modal;
4. d.pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; dan
5. e.pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
(2)Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
(3)Arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.pelayanan penanaman modal;
4. d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
5. e.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. 12 https://jdih.bandung.go.id

Pasal 6

(1)Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPM.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah Kota.
(3)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
2. b.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
5. e.Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
(4)Ketentuan mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
2. b.mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
3. c.mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Pelaksanaan … 13 https://jdih.bandung.go.id
(2)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

a.PTSP;
b.perizinan dan nonperizinan;
c.waktu pelayanan perizinan;
d.bidang usaha penanaman modal;
e.perseorangan dan badan usaha;
f.hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
g.lokasi penanaman modal.

Pasal 9

(1)Wali Kota mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota kepada Dinas.
(2)PTSP bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
(3)Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan menggunakan sistem online meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasal … 14 https://jdih.bandung.go.id

Pasal 10

PTSP tidak berwenang memberikan pelayanan penanaman modal terhadap:

a.penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
b.penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
c.penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas Provinsi;
d.penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
e.PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari Pemerintah Negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Negara lain; dan
f.bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Provinsi Jawa Barat.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…