DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan reklame, subjek dan objek penyelenggaraan reklame, perencanaan, perizinan reklame, larangan, kerja sama, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan Reklame telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya penyelenggaraan reklame saat ini belum tertata sehingga tidak menjamin terwujudnya keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta belum mengakomodir kebutuhan kearifan lokal, dan untuk itu perlu diu bah;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan terkait lainnya, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan Penyelenggaraan Reklame guna mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertata, mengutamakan keindahan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, mendorong perekonomian, dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta menampung kearifan lokal melalui pengaturan kembali penyelenggaraan reklame untuk mendukung upaya mewujudkan tata ruang kota yang tertib dan berkelanjutan yang diatur kembali dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); WALlKOTABANDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PROVINSIJAWABARAT PERATURANDAERAHKOTABANDUNG NOMOR5 TAHUN2025 TENTANG PENYELENGGARAANREKLAME WALl KOTA BANDUNG I SALINAN I Mengingat Menimbang
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20jPRTjMj2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian J alan; 2 Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian dari Wali Kota.
7.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

BAB II

SUBJEK DANOBJEK PENYELENGGARAANREKLAME

Pasal 4

Setiap Penyelenggara Reklame berhak untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perizinan, serta mengelola titik Reklame.

(3)Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
(4)Objek penyelenggaraan Reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil.
(5)Jenis Reklame terdiri dari:
1. a.Reklame papan/ billboard/ uideotron]megatron;
2. b.Reklame kain;
3. c.Reklame melekat / stiker;
4. d.Reklame selebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame film/ slide; dan
9. i.Reklame peragaan.
(6)Bentuk Reklame meliputi:
1. a.Reklame permanen; dan
2. b.Reklame insidental.
(7)Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf a, terdiri atas:
1. a.Reklame papan / billboard/videotron/megatron;
2. b.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; dan
3. c.jenis reklame permanen lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.
(8)Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf b, terdiri atas:
1. a.Reklame kain;
2. b.Reklame melekat/ stiker;
3. c.Reklame selebaran;
4. d.Reklame udara
5. e.Reklame apung
6. f.Relame film/ slide;
7. g.Reklame peragaan; dan
8. h.jenis Reklame insidentallainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.
(9)Reklame alat peraga politik yang bukan merupakan fasilitasi lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan objek penyelenggaraan Reklame. 8 Pasa16 Penyelenggaraan Reklame dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan peletakan Reklame;
2. b.perancangan desain Reklame;
3. c.menempatkan Reklame di titik yang telah disetujui dalam Izin yang telah diberikan;
4. d.memasang dan menerakan pelat Izin Penyelenggaraan Reklame pada konstruksi reklame yang dapat dilihat dengan jelas;
5. e.memelihara dan merawat konstruksi Reklame agar selalu berada dalam keadaan laik dan andal;
6. f.membayar pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menyelenggarakan Reklame dan tidak memindahkan hak penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
8. h.menghentikan penyelenggaraan Reklame setelah berakhimya Izin dan tidak diperpanjang atau setelah Izin dicabut;
  1. 1.menanggung segala bentuk kerugian dan dampak yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame;
9. j.menjaga kebersihan dan keindahan bangunan, taman dan sekitar media Reklame; dan
10. k.membongkar Reklame secara mandiri apabila Izin telah berakhir dan tidak diperpanjang.
(2)Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dikenakan sanksi administratif beru pa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian kegiatan semen tara Penyelenggaraan Reklame;
3. c.pencabutan izin Penyelenggaraan Reklame;
4. d.pembongkaran danf atau penurunan Reklame; danfatau
5. e.tidak diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame selama 3 (tiga) tahun.
(3)Penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dengan pertimbangan keselamatan jiwa maupun materi.
(4)Penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e diberikan kepada Penyelenggara Reklame yang tidak melakukan pembongkaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
(5)Hasil pembongkaran danfatau penurunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi milik Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Wali Kota. 9 Pasal 9
(1)Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan Reklame, kecuali nama pen genal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan danj atau di dalam area tempat usaha atau profesi.
(2)Kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.J alan Asia Afrika;
2. b.Jalan Tamansari;
3. c.Jalan Siliwangi;
4. d.Jalan R.A.A Wiranatakusuma;
5. e.Jalan Pajajaran;
6. f.Jalan Aceh;
7. g.J alan Pahlawan;
8. h.Jalan Brigjen Katamso;
  1. 1.Jalan WR. Supratman;
9. j.Jalan Diponegoro;
10. k.Kantor Pemerintahan serta saranajprasarana pendukungnya;

Pasal 8

Kawasan peletakan Reklame meliputi:

a.kawasan khusus;
b.kawasan selektif; dan
c.kawasan umum.

Pasal 7

(1)Perencanaan peletakan Reklame se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memperhatikan etika, keindahan, keserasian bangunan, dan lingkungan.
(2)Perencanaan peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jarak antar Reklame.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Wali Kota.
1. c.peletakan titik Reklame;
2. d.pemasangan Reklame; dan
3. e.pemeliharaan bangunan Reklame. 10 Pasal 12
(1)Perancangan desain bangunan Rek1amesebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e, dilakukan sesuai dengan nilai kesopanan, keindahan, keamanan dan standar teknis konstruksi bangunan Reklame.
(2)Perancangan desain bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyelenggara Reklame.
(3)Perancangan desain bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.usulan peletakan bangunan Reklame dan foto terbaru lokasi penyelenggaraan reklame yang dituangkan dalam pra-proposal;
2. b.desain rancang bangun bangunan Reklame; dan

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

(1)Kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan Reklame di luar Kawasan khusus dan Kawasan selektif.

Pasal 10

(1)Kawasan selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah kawasan yang dapat diselenggarakan Reklame secara terbatas.
(2)Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KTR;dan
2. b.Kawasan selektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3)Kawasan yang dilarang mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan yang terdapat:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat bermain anak;
4. d.tempat ibadah;
5. e.transportasi umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
8. l.Kawasan pendidikan;
9. m.Lingkungan Tempat ibadah;
10. n.Bangunan Cagar Budaya (BGCB);
11. o.Jalur lalu lintas kereta api;
12. p.Rumah Sakit;
13. q.Kantor Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
14. r.Kawasan khusus lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 11 Pasal 15
(1)Peletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi peletakan:
1. a.di dalam sarana dan prasarana kota; dan
2. b.di luar sarana dan prasarana kota.
(2)Peletakan titik Reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi peletakan Reklame pada:
1. a.tempat pemberhentian angkutan umum dan tempat parkir sepeda;
2. b.jembatan penyeberangan orang yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota dan berada di Kawasan yang diperbolehkan;
3. c.terminal penumpang angkutan jalan;
4. d.terminal parkir elektronik;
5. e.pada tiang konstruksi angkutan masal;
6. f.fasilitas layanan angkutan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
7. g.gelanggangj gedung olahraga;
8. h.pasar;
9. i.taman; J. ditempelkan pada perabot jalan;
(1)Perancangan desain Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e, dilakukan sesuai dengan nilai kesopanan, keindahan, keamanan dan standar teknis transportasi.
(2)Perancangan desain Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyelenggara Reklame.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perancangan reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

(1)Hasil perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan untuk dinilai sebagai salah satu syarat memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung.
(2)Penilaian perancangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang.
1. c.standar teknis konstruksi bangunan yang akan digunakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis konstruksi bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12

Pasal 16

(1)Peletakan titik Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a dan ayat (7) meliputi:
1. a.Reklame yang diletakkarr/ ditempatkan di dalam lahan atau aset milik perseorangany Badan;
2. b.Reklame berjalan termasuk pada kendaraan bermotor /kendaraan tidak bermotor;
3. c.Reklame yang didirikan atau ditempatkan di lahan atau aset milik Pemerintah Pusat./ Pemerintah Daerah; dan
4. d.Reklame yang dipasang di dalam bangunan pusat perbelanjaan dan bangunan gedung non pemerintahan.
(2)Peletakan titik Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keserasian bangunan dan lingkungan, keindahan dan keamanan serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan dokumen perencanaan lainnya. Paragraf2 Peletakan Titik Reklame Permanen
1. k.taman pemakaman umum; dan/ atau
  1. 1.titik Reklame lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(3)Peletakarr/penempatan Reklame di luar sarana dan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peletakan Zpenempatan Reklame:
1. a.di halaman;
2. b.menempel pada bangunan, melekat /menyatu pada dindingj tembok, menggantung pada bangunan, dan/ atau dipancang di atas bangunan;
3. c.di kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
4. d.di ruang udara;
5. e.di ruas jalan tol dan jembatan kereta api di Daerah; dan
6. f.di atas bangunau/ rooftop.
(4)Peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran peletakan reklame yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 13 Pasal 18 Peletakan Reklame berjalan termasuk pada kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)hurufb harus memenuhi ketentuan:
1. a.ditempel di luar danjatau di dalam kendaraan bermotor; dan
2. b.memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor jkendaraan tidak bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa117
(1)Peletakan Reklame permanen yang didirikan atau ditempatkan di lahan atau aset milik perseoranganjBadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a harus:
1. a.mendapat persetujuan tertulis dari pemilik danjatau yang bekerja sama dengan pemilik yang menguasai tanahjbangunan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama penggunaan aset milik perseoranganjBadan; dan
2. b.memenuhi ketentuan pengaturan:
  1. 1.peletakan Reklame; dan
  2. 2.jarak dan ukuran Reklame.
(2)Ketentuan peletakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat diletakkanj ditempatkan pada:
1. a.dipancangjdidirikan di halaman, tidak melebihi garis pagar, dikecualikan pada bangunan dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol) media Reklame digantung dengan memperhatikan keamanan konstruksi bangunan Reklame; danjatau
2. b.melekatjmenyatu pada bangunan, diletakkan di rooftop danj atau di muka bangunan.
(3)Ketentuan pengaturan jarak dan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb angka 2 harus mempertimbangkan:
1. a.lebar jalan;
2. b.luas bangunan;
3. c.persentase luasan di luar bangunan;
4. d.lebar bangunan;
5. e.ketinggian bangunan; dan
6. f.sudut penglihatan terhadap Rek1ame.
(4)Jenis Reklame permanen yang diletakkan di lahan atau aset milik perseoranganjBadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Reklame papan j billboard/ neonbox/ uideotron/ megatron; dan
2. b.jenis Reklame lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai peletakan Reklame permanen di lahan atau aset milik perseoranganjBadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Wali Kota. 14 Pasal 21
(1)Peletakan titik Reklarne insidental sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (8) harus memenuhi ketentuan:
1. a.mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang bekerja sarna dengan pemilik yang menguasai tanah/bangunan;
2. b.diletakkan di dalarn lahan atau aset milik perseorangarr/Badan, dikecualikan untuk Reklame melekat / stiker, Reklame selebaran, Reklame peragaan, dan Reklarne film/ slide; dan
3. c.memenuhi ketentuan pengaturan:
  1. 1.peletakan titik Reklarne insidental; dan
  2. 2.jarak dan ukuran Reklarne insidental.
(1)Peletakan Reklarne yang dipasang di dalarn bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (1) huruf d, dengan mekanisme:
1. a.mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
2. b.peletakan Reklame di dalarn gedung pusat perbelanjaan dan gedung non pemerintahan disesuaikan dengan desain dan tata letak bangunan.
(2)Reklarne yang dipasang di dalam bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pajak Reklame.

Pasal 19

(1)Peletakan Reklarne permanen yang didirikan atau ditempatkan di lahan atau aset milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme:
1. a.mengajukan permohonan tertulis kepada:
  1. 1.Wali Kota melalui Pejabat yang membidangi aset milik Pemerintah Daerah; atau
  2. 2.pemilik lahan atau aset Pemerintah Pusat./Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. b.mengadakan perjanjian pemanfaatan barang sesuai dengan kewenangan apabila permohonan disetujui; dan
3. c.membayar besaran sewa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan lahan atau aset milik Pernerintab / Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 15 Pasal 22
(1)Reklame alat peraga politik terdiri atas Reklame:
1. a.partai politik;
2. b.anggota partai politik;
3. c.calon anggota legislatif; dan
4. d.calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Calon Gubemur dan Wakil Gubemur serta calon Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Reklame alat peraga politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
1. a.di luar masa kampanye; dan
2. b.di dalam masa kampanye.
(3)Reklame alat peraga partai politik yang diselenggarakan di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diletakkan dengan bentuk Reklame:
1. a.permanen; dan/ atau
2. b.insidental.
(2)Ketentuan peletakan titik Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 harus memenuhi ketentuan:
1. a.Reklame kain peletakannya diatur sebagai berikut:
  1. 1.tidak diletakkan pada lahan atau aset yang sudah digunakan untuk Reklame permanen;
  2. 2.di pagar, dipancang/ didirikan di halaman; dan Zatau
  3. 3.pada bangunan.
2. b.Reklame jenis balon udara harus dipancang di dalam lahan atau aset perseorangarr/Badan dan titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan;
(3)Ketentuan pengaturan jarak dan ukuran Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 harus memenuhi ketentuan:
1. a.jarak peletakan Reklame yang seimbang dengan luasan lahan atau aset; dan
2. b.adanya keseragaman tinggi dan bentuk Reklame insidental.
(4)Reklame melekatj stiker dan Reklame selebaran dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
1. a.tidak ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pohon atau sarana dan prasarana kota lainnya; dan
2. b.tidak mengganggu ketertiban umum.
(5)Reklame peragaan dan Reklame film/ slide dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
1. a.dapat diselenggarakan di dalam atau di luar ruangan;dan
2. b.untuk yang diselenggarakan di luar ruangan tidak mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas. 16 Pasal 25
(1)Titik Reklame strategis dikenakan Nilai Strategis Titik Reklame.
(2)Pengenaan Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan Reklame yang diletakkan pada sarana dan prasarana Kota.
(3)Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan:
1. a.sudut penglihatan yang ditentukan berdasarkan arahjalan;
2. b.fungsi jalan; dan
3. c.fungsi ruang. Pasa124
(1)Pemasangan Reklame dikategorikan berdasarkan:
1. a.teknis konstruksi; dan
2. b.klasifikasi jalan.
(2)Ketentuan teknis konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.konstruksi berat;
2. b.konstruksi ringan.
(3)Klasifikasi area jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan berdasarkan jalan:
1. a.nasional;
2. b.provinsi;
3. c.kota; dan
4. d.lingkungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Reklame sebagaimana diatur pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Pemasangan Reklame harus memenuhi kriteria:

a.tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pejalan kaki, pengendara atau pengguna jalan;
b.tidak mengganggu keindahan visual wajah kota;
c.tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada;
d.tidak mengorbankan kepentingan umum dan utilitas umum; dan
e.naskah dan gambar Reklame tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan dan suku, agama, ras, dan antar golongan.

(4)Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Reklame alat peraga partai politik di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai alat peraga partai politik di dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 17 Pasal 28
(1)Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib memperoleh Izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(1)Penyelenggara Reklame wajib melakukan pemeliharaan bangunan reklame, mencakup:
1. a.pemeliharaan struktur;
2. b.pemeliharaan jaringan elektrikal; darr/ atau
3. c.pengecatan.
(2)Pemeliharaan dilakukan secara berkala palng singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dituangkan dalam daftar sirnak yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang.
(3)Hasil pemeliharaan wajib dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang.
(4)Hasil pemeliharaan bangunan Reklame menjadi persyaratan untuk mengajukan perpanjangan izin reklame.
(1)Pengelolaan titik lokasi Reklame dilakukan oleh:
1. a.Perseorangan;
2. b.Badan; darr/atau
3. c.Pengelola aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Iatau Pemerintah Daerah Kota.
(2)Pengelolaan titik lokasi Reklame yang dilakukan oleh pengelola aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, darr/atau Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara/Daerah.
(4)Nilai Strategis Titik Reklame yang diletakkan di dalam sarana dan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luas bidang Reklame.
(5)Ketentuan mengenai penentuan Nilai Strategis Titik Reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 18
(2)Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyelenggaraan Reklame permanen; dan
2. b.penyelenggaraan Reklame insidental.
(3)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara online kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan terpadu satu pintu dengan memenuhi persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame.
(4)Terhadap permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang diterima secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi pertimbangan teknis, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(5)Terhadap permohonan izin yang ditolak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan alasan yang jelas secara online yang disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(7)Dalam penyelenggaraan perizinan reklame di Daerah dibentuk Kelompok Kerja Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(8)KelompokKerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Perangkat Daerah yang beranggotakan:
1. a.koordinator, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
2. b.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. c.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang cipta karya, bina konstruksi dan penataan ruang;
4. d.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. e.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air dan bina marga;
6. f.Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
7. g.Unsur satuan polisi dan pamong praja.
(9)KelompokKerja Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.memberi persetujuan rencana peletakan titik reklame;
2. b.memberikan rekomendasi teknis terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sidang Kelompok Kerja; 19 Pasal 31
(1)Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dibatalkan apabila:
1. a.terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(1)Izin Penyelenggaraan Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame dengan:
1. a.jenis Reklame kain, Reklame selebaran, dan Reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
2. b.jenis Reklame melekatj stiker, Reklame film/ slide, Reklame apung, dan Reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Izin Penyelenggaraan Reklame dan untuk pengendalian di lapangan diberikan tanda pengesahan berupa cap.

Pasal 29

(1)Dalam pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7)huruf a sampai dengan huruf c yang menggunakan konstruksi harus melampirkan PBG untuk konstruksi bangunan Reklame yang pondasinya berdiri sendiri di halaman, di rooftop darr/ atau menempel pada bangunan gedung.
(2)Konstruksi bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diselenggarakan dengan ketentuan memenuhi stan dar kelaikan bangunan gedung.
(3)Standar kelaikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Konsultan Bangunan Gedung yang bersertifikat.
1. c.melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
2. d.tugas lain terkait dengan penyelenggaraan reklame.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kelompok Kerja Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 20

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SUBJEK DANOBJEK PENYELENGGARAANREKLAME

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PERENCANAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SUBJEK DANOBJEK PENYELENGGARAANREKLAME

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PERENCANAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017