DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Perizinan, Alat Kelengkapan, Penyelenggaran Penyiaran, Status Dan Pengelolaan Aset, Pembiayaan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, memiliki kebebasan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial di Daerah Kota yang independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa ... SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sonata Kota Bandung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang... 3 https://jdih.bandung.go.id/
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN … 4 https://jdih.bandung.go.id/ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SONATA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sonata Kota Bandung yang selanjutnya disebut LPPL Sonata Kota Bandung adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, televisi, dan media lainnya, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Lembaga Penyiaran Publik.
6.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
7.Penyiaran … 5 https://jdih.bandung.go.id/
7.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11.Kepala Stasiun Penyiaran adalah Pimpinan Stasiun Penyiaran LPPL Sonata Kota Bandung.
12.Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi;
b.perizinan;
c.alat kelengkapan … 6 https://jdih.bandung.go.id/
c.alat kelengkapan;
d.penyelenggaraan penyiaran;
e.status dan pengelolaan aset;
f.pembiayaan;
g.pelaporan; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Kota membentuk badan hukum LPPL Sonata Kota Bandung dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Pasal 4

(1)LPPL Sonata Kota Bandung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bandung.
(2)Tempat kedudukan dan stasiun Penyiaran LPPL Sonata Kota Bandung di Daerah Kota.

Pasal 5

LPPL Sonata Kota Bandung bertugas:

a.memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan Siaran, teknik siaran, administrasi dan pemasaran di bidang Penyiaran Publik; dan
b.menyebarluaskan … 7 https://jdih.bandung.go.id/
b.menyebarluaskan informasi pembangunan kota, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Sonata Kota Bandung berfungsi:

a.perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan Penyiaran;
b.pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Penyiaran;
c.penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
d.penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan Siaran;
e.penyebarluasan informasi pembangunan kota, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat;
f.penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik penyiaran; dan
g.melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Penyiaran.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan Penyiaran, LPPL Sonata Kota Bandung wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB … 8 https://jdih.bandung.go.id/

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 8

(1)Alat Kelengkapan LPPL Sonata Kota Bandung terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi; dan
3. c.Kepala Stasiun Penyiaran.
(2)Dalam upaya efektivitas dan efisiensi serta sinergitas kinerja kelembagaan, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Sonata Kota Bandung dapat dirangkap jabatan untuk penyiaran radio, televisi dan media lainnya.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan bagian dalam struktur LPPL Sonata Kota Bandung yang berfungsi menjalankan tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
2. b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
3. c.menjamin LPPL Sonata Kota Bandung tetap berorientasi kepada publik;
4. d.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
5. e.memilih … 9 https://jdih.bandung.go.id/
6. e.memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
7. f.menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
8. g.menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
9. h.menetapkan program umum lima tahun LPPL Sonata Kota Bandung;
10. i.menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
11. j.meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Sonata Kota Bandung; dan
12. k.melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Sonata Kota Bandung kepada Wali Kota dan DPRD.
(2)Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarannya ditetapkan oleh Wali Kota.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur:
1. a.Praktisi/Akademisi;
2. b.Masyarakat; dan
3. c.Pemerintah Daerah Kota.
(4)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
(5)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(6)Tata cara persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. e.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Wali Kota, rencana pemberhentian tersebut batal.
(6)Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Wali Kota. Pasal … 11 https://jdih.bandung.go.id/

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016