DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Sampah, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Wewenang; 3. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 6. Sistem Tanggap Darurat; 7. Kelembagaan dan Kerjasama; 8. Perizinan Pengelolaan Sampah; 9. Retribusi; 10. Kompensasi; 11. Insentif dan Disinsentif; 12. Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi; 13. Pembinaan dan Pengawasan; 14. Partisipasi dan Peran serta Masyarakat; 15. Pembuatan dan Tindakan yang Dikenakan Sanksi Administratif berupa uang paksa; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumptif yang terus meningkat;
c.bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi kota dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber daya alam sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya;
d.bahwa ... SALINAN 2 https://jdih.bandung.go.id/
d.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang ... 3 https://jdih.bandung.go.id/
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. BAB ... 4 https://jdih.bandung.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
6.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
12.Bahan ... 5 https://jdih.bandung.go.id/
12.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
15.Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16.Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
17.Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
18.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
20.Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
21.Pendauran ... 6 https://jdih.bandung.go.id/
21.Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
22.Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
23.Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24.Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
25.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
26.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
27.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
28.Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
29.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31.Tempat ... 7 https://jdih.bandung.go.id/
31.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
32.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
34.Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
35.Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan kota.
36.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37.Produsen ... 8 https://jdih.bandung.go.id/
37.Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
38.Orang adalah orang perseorangan diluar Badan Usaha.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup kota.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah ... 9 https://jdih.bandung.go.id/
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan ... 10 https://jdih.bandung.go.id/
3. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
4. c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
5. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
6. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
7. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
8. g.melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
9. h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan ... 11 https://jdih.bandung.go.id/
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.kebijakan pengelolaan sampah;
2. b.strategi pengelolaan sampah; dan/atau
3. c.program pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota. Pasal ... 12 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 8

Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a.pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
1. 1.efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah Kota;
2. 2.penanganan sampah secara terdesentralisasi;
3. 3.penanganan sampah secara terpilah;
4. 4.pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
5. 5.meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.
b.penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
c.pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(2)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Pasal ... 13 https://jdih.bandung.go.id/

Pasal 10

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011