DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Nomor: 81
Tahun: 2012
Ditetapkan: 12 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah …
2.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
4.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
5.Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
6.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
9.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
10.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
11.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

…

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
b.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang:

a.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b.penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c.kompensasi;
d.pengembangan dan penerapan teknologi;
e.sistem informasi;
f.peran masyarakat; dan
g.pembinaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

(1)Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
(2)Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
(3)Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

(1)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program …
3. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.

Pasal 7

(1)Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(2)Dalam menyusun kebijakan strategi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(2)Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

(1)Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Rencana …
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (36)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 01 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2016

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (36)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017