DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Izin Gangguan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan 3. Obyek dan Subyek Izin Gangguan 4. Kriteria Gangguan 5. Persyaratan Izin 6. Kewenangan Pemberian Izin 7. Penyelenggaraan Perizinan 8. Retribusi Izin Gangguan 9. Peran Masyarakat 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Kentuan Penutup 16. Ketentuan Lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, menyatakan izin gangguan diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan terhadap pelayanan izin gangguan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan; Mengingat : 1. Staadblad Tahun 1926 Nomor 226 tentang Hinder Ordonantie/HO (Undang-Undang Gangguan), yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staadblad Tahun 1940 Nomor 450;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 15 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
21.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7 seri C);
23.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR Dan WALIKOTA BANJAR 19

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3.Walikota adalah Walikota Banjar:
4.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat. 20
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian izin di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komandinter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi,koperasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan 21 bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai:

a.kriteria gangguan;
b.persyaratan izin;
c.kewenangan pemberian izin;
d.penyelenggaraan perizinan;
e.retribusi izin;
f.peran masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.jenis dan dasar pengenaan sanksi. 22

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau Badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin gangguan dari Walikota.
(2)Tujuan Pemberian Izin adalah :
1. a.pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau tempat usaha; dan
2. b.memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 4

(1)Obyek izin gangguan adalah tempat usaha/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat. 23
(2)Subyek izin gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan.
(3)Obyek izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar.
(4)Obyek yang belum tercantum yang sifatnya sejenis dapat diatur dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

BAB IV

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari :
1. a.sosial kemasyarakatan; dan
2. b.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(3)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ancaman terhadap :
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau 24
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Pasal 6

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ditetapkan berdasarkan :

a.lokasi usaha;
b.jenis kegiatan/usaha; dan
c.luas lahan usaha.

BAB V

PERSYARATAN IZIN

Pasal 7

(1)Persyaratan izin gangguan meliputi :
1. a.mengisi formulir permohonan izin;
2. b.melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
3. c.melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
(2)Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat.
1. a.nama penanggung jawab usaha/kegiatan; 25
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
9. i.pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala OPD yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 26

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 9

(1)pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan permohonan izin gangguan.
(2)pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
(3)pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi ke loket pendaftaran;
(4)petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan.
(5)dalam hal persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), telah terpenuhi, dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 27

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005