DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjar

regulasi_utama

Ringkasan

Pencabutan Peraturan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa perizinan yang ada saat ini tidak efektif dan efisien, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi indikator menurunnya kinerja pelayanan Pemerintah Daerah;
c.bahwa beberapa peraturan daerah Kota Banjar yang mengatur tentang perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, tuntutan kemudahan berusaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Perizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
b.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Izin-Izin Kebudayaan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 41 Seri E);
c.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 4); dan
d.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 12);, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 22 Juli 2019 WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT ( 4 / 115 /2019) 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN I. UMUM Bahwa Salah satu bentuk konkrit komitmen Pemerintah Daerah dalam kerangka political will dan political action guna melakukan reformasi terhadap pelayanan perizinan, yaitu menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu merupakan wujud nyata tekad dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik sebagaimana juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak aspek kehidupan masyarakat yang diatur melalui sistem perizinan yang tidak efisien, tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya yang memerlukan perizinan serta menjadi indikator merosotnya kinerja pelayanan Pemerintah Daerah. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pemungutan atas retribusi daerah. Beberapa pengaturan di Kota Banjar mengenai perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang tersebut. Kemudian Pemerintah Pusat melalui kementerian dalam negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur tentang Perizinan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 30

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa perizinan yang ada saat ini tidak efektif dan efisien, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi indikator menurunnya kinerja pelayanan Pemerintah Daerah;
c.bahwa beberapa peraturan daerah Kota Banjar yang mengatur tentang perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, tuntutan kemudahan berusaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Perizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PERIZINAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
b.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Izin-Izin Kebudayaan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 41 Seri E);
c.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 4); dan
d.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 12);, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3