DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Pembentukan Upt 4. Eselonering dan Jabatan Perangkat Daerah 5. Staf Ahli 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Tata Kerja 8. Kepegawaian 9. Ketentuan Lain-Lain 10. Ketentuan Peralihan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 3 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeirntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 5
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah 6 Daerah Provinsi kepada Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Banjar.
13.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjar.
14.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.
15.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
16.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Banjar.
17.Dinas Daerah adalah Dinas Kota Banjar.
18.Badan Daerah adalah Badan Kota Banjar.
19.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjar.
20.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 7 penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjar.
24.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas: 8
1. a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
2. b.efisiensi;
3. c.efektivitas;
4. d.pembagian habis tugas;
5. e.rentang kendali;
6. f.tata kerja yang jelas; dan
7. g.fleksibilitas.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Perangkat Daerah Kota Banjar, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan;
f.Kecamatan; dan
g.Lembaga Lain. 9

Pasal 4

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Perumpunan Dinas Tipe A, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang Perikanan.
e.Perumpunan Dinas Tipe B, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 10 Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 11
10. 10.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
11. 11.Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelengaraan perlindungan masyarakat.
f.Perumpunan Dinas Tipe C, terdiri dari:
1. 1.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. 2.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. 3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kesatuan bangsa dan politik; dan
4. 4.Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi sumber daya mineral.
g.Perumpunan Badan Tipe A, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan 12
2. 2.Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
h.Perumpunan Badan Tipe C, terdiri dari: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
i.Kecamatan tipe A, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Pataruman;
2. 2.Kecamatan Langensari;
3. 3.Kecamatan Banjar; dan
4. 4.Kecamatan Purwaharja.
j.Lembaga Lain, terdiri dari:
1. 1.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum; dan
2. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, yang terdiri dari:

1.Kelurahan Pataruman;
2.Kelurahan Hegarsari;
3.Kelurahan Bojongkantong;
4.Kelurahan Muktisari;
5.Kelurahan Banjar;
6.Kelurahan Mekarsari;
7.Kelurahan Situbatu; 13
8.Kelurahan Purwaharja; dan
9.Kelurahan Karangpanimbal.

Pasal 6

(1)Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e angka 4, melekat Unit PTSP Daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.
(2)Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Wali Kota.
(3)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
(4)Pembinaan Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan unit kerja Perangkat Daerah 14 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 8

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h dan huruf j, dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdapat UPTD:
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa BLUD RSU dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)BLUD RSU dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unit organisasi 15 bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola PPK-BLUD.

Pasal 10

(1)Kepala BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, dijabat oleh Direktur yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(2)Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat
(1)huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IV

ESELONERING DAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II/a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli Wali 16 Kota, merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan, kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan 17 sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(10)Pada BLUD RSU terdiri atas :
1. a.direktur BLUD RSU merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.wakil direktur BLUD RSU merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator;
3. c.kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator; dan
4. d.kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(11)Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
1. a.kepala pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator; dan
2. b.sekretaris dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas. 18

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…