DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah kota banjar nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota banjar

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, menyatakan Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Fungsi penunjang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Perumpunan Dinas Tipe A, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan; dan
3. 3.Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang olahraga dan bidang pariwisata; dan
e.Perumpunan Dinas Tipe B, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja);
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. 4.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup; 4
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perindustrian;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; dan
9. 9.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
f.Perumpunan Dinas Tipe C, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
3. 3.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. 4.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
g.Perumpunan Badan Tipe A, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
h.Perumpunan Badan Tipe B, terdiri dari:
1. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) di tingkat 5 Daerah dan Berdasarkan pula pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah bahwa Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
i.Perumpunan Badan Tipe C, terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
2. 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
j.Kecamatan Tipe A, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Pataruman;
2. 2.Kecamatan Langensari;
3. 3.Kecamatan Banjar; dan
4. 4.Kecamatan Purwaharja.
5. 2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7A dan 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, nomenklatur, tata hubungan kerja serta tugas dan fungsi Staf Ahli Wali Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf i, dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 6

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPTD:
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)UPTD Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(4)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Rumah Sakit Umum memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)UPTD Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipimpin oleh direktur rumah sakit dijabat oleh pejabat struktural.
(2)Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(3)Direktur UPTD Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (8) dihapus dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II/a atau jabatan pimpinan tinggi pratama. 7
(2)Sekretaris DPRD, inspektur daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli Wali Kota, merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah, sekretaris badan daerah, kepala bagian, dan camat merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Kelas A, kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus.
(9)Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(10)Pada UPTD rumah sakit umum terdiri atas :
1. a.direktur UPTD rumah sakit umum kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.direktur UPTD rumah sakit umum kelas C, wakil direktur UPTD rumah sakit umum kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III/a atau jabatan administrator;
3. c.direktur UPTD rumah sakit umum kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada UPTD rumah sakit umum kelas A, kelas B dan kelas C merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan administrator; dan
4. d.kepala sub bagian dan kepala seksi pada UPTD rumah sakit umum merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
(11)Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
1. a.kepala pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III/a atau jabatan administrator; dan
2. b.sekretaris dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas. 8
  1. 7.Ketentuan BAB IX Pasal 16 dihapus.
  2. 8.Ketentuan BAB X Pasal 17 dihapus.
  3. 9.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

10.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C dan Pasal 20D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat peraturan daerah ini berlaku untuk pertama kali pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, diselesaikan paling lambat pada akhir Tahun 2021.

Pasal 20B

Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur setelah berlakunya peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar sampai dengan ditetapkannya kedududukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja sesuai Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 19A

Pasal 20A

Pasal 20B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 19A

Pasal 20A

Pasal 20B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016