DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjar

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyertaan Modal Daerah, dan Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2019 pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
d.bahwa untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terbuka;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Terbuka; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103. HT.O1.01.TH.99, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 118 tanggal 11 Juni 2015 dengan Keputusan Nomor AHUAH.01.03- 0939806.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga dan hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank BJB;
8.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
9.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 16 Nopember 2001, 14 April 2004, 5 April 2006 dan 4 April 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank BJB berupa uang milik Daerah.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,42 % (nol koma empat puluh dua perseratus).

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.APBD tahun anggaran 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. b.APBD tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
3. c.APBD tahun anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.APBD perubahan tahun anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. e.APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. f.APBD perubahan tahun anggaran 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
7. g.APBD tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Penyertaan modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Daerah akan menambahkan penyertaan modal pada Bank BJB sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2)Untuk pemenuhan sisa penyertaan modal Daerah pada Bank BJB dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar tentang APBD dan dilakukan analisis penyertaan modal/investasi. 5

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 29 Desember 2021 WALI KOTA BANJAR, TTD ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 29 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, TTD ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (10/277/2021) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan asli Daerah Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank BJB. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Terbuka. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 7 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bank BJB memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank BJB dalam bentuk penyertaan modal, melalui mekanisme Penanaman Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 55

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2019 pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
d.bahwa untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terbuka;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103. HT.O1.01.TH.99, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 118 tanggal 11 Juni 2015 dengan Keputusan Nomor AHUAH.01.03- 0939806.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga dan hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank BJB;
8.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
9.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 16 Nopember 2001, 14 April 2004, 5 April 2006 dan 4 April 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank BJB berupa uang milik Daerah.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank BJB sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 0,42 % (nol koma empat puluh dua perseratus).

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.APBD tahun anggaran 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. b.APBD tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
3. c.APBD tahun anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.APBD perubahan tahun anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. e.APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. f.APBD perubahan tahun anggaran 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
7. g.APBD tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Penyertaan modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Daerah akan menambahkan penyertaan modal pada Bank BJB sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2)Untuk pemenuhan sisa penyertaan modal Daerah pada Bank BJB dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar tentang APBD dan dilakukan analisis penyertaan modal/investasi. 5