DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjar

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyertaan Modal Daerah, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terbuka;
c.bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Terbuka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka yang selanjutnya disebut Bank bjb adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 118 tanggal 11 Juni 2015 dengan Keputusan Nomor AHU- AH.01.03-0939806.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga dan hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank bjb;
8.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
9.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 16 Nopember 2001, 14 April 2004, 5 April 2006 dan 4 April 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb berupa aset tanah dan uang milik Daerah.
(2)Modal dasar Bank bjb berdasarkan Keputusan RUPS-LB tahun 2006, ditetapkan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank bjb sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua perseratus).
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb dapat mencapai sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua perseratus) dari Rp.4000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) atau dapat mencapai sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas miliar delapan ratus ribu rupiah). 4

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Nilai Penyertaan Modal Daerah yang berupa aset tanah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tahun anggaran 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. b.tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta dari perubahan anggaran tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Nilai Penyertaan Modal Daerah yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. b.perubahan anggaran tahun 2007 Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 4

(1)Sisa penyertaan modal daerah yang dapat disetorkan pada Bank bjb sebesar Rp.6.505.000.000,00 (enam milyar lima ratus lima juta rupiah).
(2)Untuk memenuhi sisa penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp3.648.561.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(3)Dengan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank bjb adalah sebesar Rp.2.901.493.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, penawaran dari Bank bjb dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada P.T. Bank Jawa Barat Cabang Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada P.T. Bank Jawa Barat Cabang Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 4 Oktober 2019 WALI KOTA BANJAR, ADE UU SUKAESIH Diundangkan di Banjar pada tanggal 7 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, ADE SETIANA LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (12/240/2019) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan asli Daerah Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank bjb. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Terbuka. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Modal Dasar Bank bjb berdasarkan Keputusan RUPS-LB tahun 2006, ditetapkan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Ayat (3) Informasi Keuangan Bank bjb tentang Kepemilikan Saham Tahun 2018 situs website Bank bjb tertanggal 1 Desember 2018 Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. 7 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bank bjb memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank bjb dalam bentuk penyertaan modal, melalui mekanisme Penanaman Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD). Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 36

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten terbuka;
c.bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka yang selanjutnya disebut Bank bjb adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 118 tanggal 11 Juni 2015 dengan Keputusan Nomor AHU- AH.01.03-0939806.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga dan hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank bjb;
8.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
9.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 16 Nopember 2001, 14 April 2004, 5 April 2006 dan 4 April 2007 yang dituangkan dalam Akta Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb berupa aset tanah dan uang milik Daerah.
(2)Modal dasar Bank bjb berdasarkan Keputusan RUPS-LB tahun 2006, ditetapkan sebesar Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank bjb sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua perseratus).
(4)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb dapat mencapai sebesar 0,42% (nol koma empat puluh dua perseratus) dari Rp.4000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) atau dapat mencapai sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas miliar delapan ratus ribu rupiah). 4

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Daerah pada Bank bjb sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Nilai Penyertaan Modal Daerah yang berupa aset tanah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tahun anggaran 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. b.tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta dari perubahan anggaran tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Nilai Penyertaan Modal Daerah yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tahun anggaran 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. b.perubahan anggaran tahun 2007 Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 4

(1)Sisa penyertaan modal daerah yang dapat disetorkan pada Bank bjb sebesar Rp.6.505.000.000,00 (enam milyar lima ratus lima juta rupiah).
(2)Untuk memenuhi sisa penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp3.648.561.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(3)Dengan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank bjb adalah sebesar Rp.2.901.493.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, penawaran dari Bank bjb dan ketentuan peraturan perundang-undangan.