DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud, dan tujuan, kemudahan, pelindungan, pemberdayaan, kemitraan, kemudahan dan insentif, penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, inkubasi, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro sebagai bagian integral ekonomi rakyat perlu dilaksanakan untuk mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang makin berkembang;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai perwujudan demokrasi ekonomi diperlukan pengaturan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
8.Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas ditetapkanya Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.asas pengayoman;
b.asas kekeluargaan; dan
c.asas keadilan

Pasal 3

Maksud ditetapkanya Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.memberikan kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah; dan
b.pemerintah daerah mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Ditetapkanya Peraturan Daerah ini bertujuan, untuk:

a.memberikan kemudahan dan pelindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah dalam mengembangkan usaha;
b.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro; dan
c.menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.koperasi dan usaha mikro;
b.kemudahan koperasi dan usaha mikro;
c.pelindungan koperasi dan usaha mikro;
d.pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
e.kemitraan;
f.iklim usaha;
a.monitoring dan evaluasi; dan
b.sanksi administratif.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah melalui:

a.pembinaan; dan
b.pemberian fasilitas.

BAB III

KEMUDAHAN

Pasal 7

(1)Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
(2)Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 8

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 9

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 10

(1)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
(2)Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3)Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…