Bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
10
b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c.Retribusi Izin Gangguan;
d.Retribusi Izin Trayek; dan
e.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Beberapa Peraturan Daerah di Kota Banjar tidak termasuk ke dalam Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, diantaranya:
a.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
b.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 38 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 34);
Maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian/pencabutan. Jenis retribusi yang termasuk ke dalam Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 32 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28) dan sudah diatur di dalam Peraturan Daerah diantaranya:
1.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 11 Tertentu di Kota Banjar Pasal 42, akan tetapi tidak mencabut secara keseluruhan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; dan
2.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung telah mengatur tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan, tetapi tidak mencabut secara jelas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004.
Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf d dan Pasal 90 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah menyatakan:
(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.tontonan film;
b.pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;
c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
d.pameran expo, pasar malam dan sejenisnya;
e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
f.sirkus, akrobat dan sulap;
g.permainan bilyar, golf, boling;
h.pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; dan 12
i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga.
Maka terhadap Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 40 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 36), termasuk ke dalam jenis Pajak Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pencabutan.