DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup RPJPD, maksud dan tujuan RPJPD, sistematika RPJPD, pengendalian dan evaluasi,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
6. 7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
11. 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor …);
12. 13.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 86); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALI KOTA BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen RPJPD berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, dan Sistematika Penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRW Nasional adalah dokumen Tata Ruang Wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah dokumen Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Banjar adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Banjar untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Banjar adalah dokumen Tata Ruang Wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Kota Banjar adalah dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Kota Banjar untuk 4 (empat) periode per 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045.
16.Misi yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.
17.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18.Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
19.Arah kebijakan transformasi adalah strategi perubahan yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan.
20.Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional jangka panjang.
21.Sasaran Pokok adalah penjabaran kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan.
22.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
23.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 20 Tahun yang terbagi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
24.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
26.Kegiatan Pembangunan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
27.Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28.Indikator adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian.
29.Indikator Utama adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian pembangunan berupa kinerja sasaran pokok dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
30.Karakteristik Daerah/wilayah adalah karakter wilayah dari sisi geografis, luas wilayah, sosial ekonomi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Aspek geografi dalam dokumen RPJPD mempunyai fungsi untuk menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Gambaran geografi dalam dokumen ini dijelaskan dengan indikator- indikator seperti Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW, Persentase Alih Fungsi Lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS Pada BAB ini berisi Permasalahan Isu Strategis Daerah Pusat- pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis daerah Arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana berdasarkan UU RPJPN 2025-2045.

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJPD adalah sebagai pedoman antara lain:
1. a.penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
2. b.penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2)Tujuan penetapan RPJPD, antara lain untuk:
1. a.menetapkan visi dan misi Daerah;
2. b.menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah;
3. c.menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan
4. d.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan berkelanjutan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota, serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH Pada bab ini menjelaskan Visi Daerah Tahun 2025-2045, Indikator Visi serta Misi Daerah Tahun 2025-2045.

Pasal 4

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: Penyajian analisis menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu- isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis. Selain itu, juga memuat Misi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW Daerah; dan
3. c.kesesuaian antara capaian hasil pembangunan Daerah dengan indikator utama pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal 30 Oktober 2024 Pj. WALI KOTA BANJAR, TTD IDA WAHIDA HIDAYATI Diundangkan di Banjar pada tanggal 30 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, TTD SONI HARISON LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (5/207/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM A. Dasar Pemikiran Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjar untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. B. Ruang Lingkup Ruang lingkup RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. C. Prinsip-prinsip Prinsip RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 adalah:

1.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
3.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. D. Pendekatan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan :

a.teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b.partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
c.politis, yaitu mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
d.atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diterapkan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kota/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
e.holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
f.integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
g.spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. E. Tahapan Tahapan penyusunan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 terdiri atas:
a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.konsultasi rancangan awal;
d.penyusunan rancangan;
e.pelaksanaan musrenbang;
f.perumusan rancangan akhir;
g.reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir;
h.penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
i.pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
j.evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
k.penetapan Peraturan Daerah. F. Muatan Muatan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 terdiri atas:
a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi daerah;
c.permasalahan dan isu strategis;
d.visi dan misi daerah;
e.arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
f.penutup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022