DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan UPT; 4. Stah Ahli; 5. Kepegawaian; 6. Ketentuan Lain - lain; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Banjarbaru.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru...?
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Pemerintah Kota Banjarbart,i.
13.Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Banjarbak.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana to yang 1 melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan to is pen J tertentu. 3
15.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah ;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Pemerintah Kota Banjarbaru adalah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggaralan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman; n.
5. 5.Dinas Sosial Tipe B ,menyelenggarakan urusan pemerintah bid i'Wgis ial;
6. 6.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga K rja Ti menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi menengah dan bidang tenaga kerja;
7. 7.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemeri perhubungan;
8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelengg n. u pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
9. 9.Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 4
10. 10.Dinas Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pelindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
16. 16.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
17. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
e.Badan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B , melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Liang Anggang dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Landasan Ulin dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Cempaka dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Tipe B; dan
5. e.Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan Tipe B.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. diberh of h 5

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
(2)Satuan pendidikan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada sant Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UN' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Banjarbaru tentang pembentukan UPT yang barn.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai nomeklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023