DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banjarbaru

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya evaluasi kelembagaan sehingga membuat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu di lakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinggkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10); Dengan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru adalah merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Pemerintah Kota Banjarbaru adalah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
6. 6.Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Bidang Tenaga Kerja;
7. 7.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
9. 9.Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
10. 10.Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
11. 11.Dinas Ketahanan...
12. 11.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
13. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. 13.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 14.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
16. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
17. 16.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan Dan Perpustakaan;
18. 17.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
e.Badan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik;dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana.
f.Kecamatan Pemerintah Kota Banjarbaru terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Liang Anggang dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Landasan Ulin dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Cempaka dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Tipe A;dan
5. 5.Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan Tipe A.
6. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai Unit Organisasi bersifat khusus dan disetarakan dengan Perangkat Daerah.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan...
4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induk.
(3)Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
6.Ketentuan diantara BAB V dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pendanaan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain peraturan perundang-perundangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

8.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 13 dihapus
10.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini;

a.pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
b.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tetap berlaku sampai ditetapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
1. 11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah pelantikan dan/ atau pergantian pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Ketentuan...
12.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

a.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17);
b.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16);
c.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang, dan Pengawasan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
d.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15);
e.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
f.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
g.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 21 November 2023 WALI KOTA BANJARBARU, TTD M. ADITYA MUFTI ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 November 2023 SEKRETARIS DAERAH, TTD SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9-63/ 2023) PENJELASAN... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Keberadaan Perangkat Daerah sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip penataan kelembagaan perangkat Daerah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi di Daerah masing-masing. Di samping itu, penataan Perangkat Daerah juga harus rasional, proporsional, efektif dan efisien. Prioritas Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah guna : 1) kecepatan melayani dan memberikan perizinan; 2) menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman; dan 3) adaptif, proaktif, inovasi dan kompetitif. Untuk itu penataan Organisasi yang diarahkan guna terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja melalui penyerdahaan organisasi. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan perubahan pengaturan terkait Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait serta sebagai upaya untuk terwujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan akuntable, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini perlu dibentuk. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup Jelas. Angka 2... Angka 2

Pasal 4

Cukup Jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11A

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11A

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016