DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi Dan Olahraga, dengan rincian sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Ruang Lingkup dan Pengaturan Izin; d. Bentuk Usaha; e. Klasifikasi Izin dan Kriteria Usaha; f. Jam Operasional; g. Perizinan Usaha; h. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin; i. Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin; j. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; k. Sanksi Administratif; l. Ketentuan Penyidikan; m. Ketentuan Pidana; n. Ketentuan Lain-lain; o. Ketentuan Peralihan; p. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga, dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini;
c.bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga terus meningkat jumlahnya seiring dengan adanya perubahan struktur sosial ekonomi dan dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi, serta pertambahan jumlah penduduk pertahun yang menunjukkan angka persentase cukup besar di Kota Banjarbaru;
d.bahwa pembangunan kepariwisataan khususnya usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 3
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
11.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
6.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11.Usaha Hiburan dan Rekreasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
12.Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
13.Izin Insidensil adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.
14.Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
15.Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
16.Pub/cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya menghidangkan makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa Band/Keyboard tunggal. 5
17.Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
18.Pertunjukan/Show Biz adalah kegiatan pertunjukan ditempat-tempat hiburan baik dipanggung tertutup maupun terbuka dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.
19.Bioskop/Studio adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat duduk untuk menikmati pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
20.Arena Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
21.Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup maupun di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
22.Tempat Konvensi, Gedung Pameran, dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menydiakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya.
23.Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi produk atau jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau pariwisata.
24.Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
25.Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dan dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak serta penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
26.Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas olahraga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
27.Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
28.Fitness dan Sport Club adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga serta menyediakan jasa pelayanan dan makan minum.
29.Game Online adalah Permainan Ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
30.Usaha Olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketangkasan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktifitas dan waktu penyelenggaraannya.
(2)Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga bertujuan agar kegiatan hiburan dan rekreasi memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGATURAN IZIN

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Izin Usaha Hiburan Umum, Izin Usaha Rekreasi dan Izin Usaha Olahraga yang diperuntukkan secara umum dan/atau kelompok tertentu (executive member) yang berada di daerah.

BAB IV

BENTUK USAHA

Pasal 4

(1)Bentuk usaha berupa badan usaha atau perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha hiburan, rekreasi dan olahraga.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah segala bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tata cara pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan.
(3)Usaha Hiburan dan Rekreasi meliputi penyediaan tempat, kegiatan dan fasilitas hiburan, rekreasi dan olahraga sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.

BAB V

KLASIFIKASI IZIN DAN KRITERIA USAHA

Pasal 5

(1)Termasuk dalam klasifikasi izin usaha hiburan, rekreasi dan Olahraga adalah :
1. a.Hiburan:
  1. 1.bioskop;
  2. 2.cinema Studio;
  3. 3.cinema Mini Studio;
  4. 4.karaoke;
  5. 5.pub/cafe;
  6. 6.bar; 7
  7. 7.refleksi;
  8. 8.spa;
  9. 9.salon ;
  10. 10.mandi uap;
2. b.Rekreasi dan Olahraga:
  1. 1.pertunjukan;
  2. 2.permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
  3. 3.sarana rekreasi dan permainan alam/Out bound;
  4. 4.kolam pemancingan;
  5. 5.wisata kuliner;
  6. 6.gelanggang renang;
  7. 7.waterboom;
  8. 8.bowling;
  9. 9.bola sodok;
  10. 10.golf;
  11. 11.fitness dan sport club;
  12. 12.sanggar senam;
  13. 13.lapangan tennis;
  14. 14.lapangan basket;
  15. 15.lapangan sepak bola;
  16. 16.gedung olahraga bulu tangkis;
  17. 17.gedung futsal;
  18. 18.gedung tennis meja;
  19. 19.gelanggang olahraga terbuka dan tertutup;
  20. 20.arena bermain anak dan atraksi ketangkasan;
  21. 21.taman rekreasi flora dan fauna;
  22. 22.sarana permainan dijaringan internet / games online.
(2)Termasuk dalam klasifikasi izin insidentil adalah:
1. a.pagelaran seni budaya;
2. b.kontes kecantikan;
3. c.kontes binaraga;
4. d.sirkus;
5. e.sulap;
6. f.arena pertunjukan flora dan fauna;
7. g.tempat konvensi, gedung pameran, dan balai pertemuan;
8. h.pertandingan olahraga.
(3)Kriteria sesuai dengan Klasifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 8

BAB VI

JAM OPERASIONAL

Pasal 6

Jam operasional usaha hiburan dan rekreasi serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat nasional dan daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERIZINAN USAHA

Pasal 7

Setiap kegiatan Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Izin usaha sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 7, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta wajib mendaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Terhadap adanya jenis usaha lain selain yang disebutkan pada Pasal 5 dan menjadi bagian dari usaha hiburan dan tempat rekreasi berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya.
(3)Perijinan dan pendaftaran semua Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipungut biaya.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2003