DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 37 diubah; b. Diantar Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A; c. Ketentuan Pasal 40 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengatur kembali retribusi pelayanan dan pengelolaan persampahan /kebersihan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan /kebersihan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
10.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU DAN WALIKOTA BANJARBARU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan /Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

No Jenis Pelayanan Kelompok/Golongan Pelanggan Tarif Retribusi Keterangan 1 2 3 4 5

1.Pelayanan persampahan /kebersihan di panti Panti/Yayasan Rp.2.500,00/ bulan panti sosial, panti jompo,panti asuhan,pondok pesantren,yayasan/ perkumpulan sosial yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Memungut biaya dari pengguna jasa
b.Tidak dikelola oleh Pemerintah kota
1. 2.Pelayanan Persampahan / Kebersihan disarana pendidikan
2. 1.Pendidikan Pemerintah
a.Prasekolah/ Dasar/ Menengah
b.Perguruan Tinggi Negeri
c.Pendidikan Non Formal
1. 2.Pendidikan Swasta
a.Prasekolah/ Dasar/ Menengah
b.Perguruan Tinggi Swasta
c.Pendidikan Non Formal Rp.7.000,00/ bulan Rp.8.000,00/ bulan Rp.7.500,00/ bulan Rp.8.500,00/ bulan Rp. 9.500,00/ bulan Rp. 9.000,00/ bulan satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota satuan sendidikan yang tidak dikelola oleh swasta
1. 3.Pelayanan Persampahan / Kebersihan disarana Kesehatan
2. 1.Rumah Sakit Pemerintah
3. 2.Rumah Sakit Swasta
4. 3.Sarana pelayanan kesehatan antara lain:balai pengobatan/klinik ,rumah bersalin,tempat praktek dokter dan sarana pengobatan tradisional Rp.150.000,00/ bulan Rp.150.000,00/ bulan Rp.20.000,00/ bulan rumah sakit yang tidak dikelola oleh Pemerintah rumah sakit yang dikelola oleh swasta sarana pelayanan kesehatan yang tidak dikelola oleh pemerintah
5. 4.Pelayanan Persampahan /kebersihan ditempat/ bangunan non usaha
6. 1.Rumah Tangga 1) rumah tangga (RT) 6 2 Rumah Tangga (RT) 5 Rp.15.000,00/ bulan Rp.12.500,00/ bulan kelompok rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.rumah tempat tinggal jalan protokol,jalan utama,jalan kembar termasuk saluran got dan berm selebar≥15 M serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi
b.daya listrik yang terpasang ≥4400 VA
c.luas bangunan ≥ 300 M²
d.apabila rumah tempat tinggal dengan listrik terpasang˂2200 VA dan luas bangunan ≥150M² akan tetapi ˂200M² memenuhi kriteria sebagai rumah tangga (RT)4 kelompok rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : 3 Rumah Tangga (RT)4 4 Rumah Tangga (RT)3 Rp.10.000,00/ bulan Rp.7.500,00/ bulan
a.rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar˃6,5m akan tetapi˂15m
b.daya listrik yang terpasang ≥2200VA akan tetapi˂4400VA
c.luas bangunan ≥200 M² akan tetapi˂300M²
d.apabila rumah tempat tinggal dengan listrik terpasang˂2200V A dan dengan luas bangunan≥150M² akan tetapi˂200M² memenuhi kriteria sebagai rumah tangga (RT)4 kelompok rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar˃6,5M
b.daya listrik yang terpasang ≥1300VA akan tetapi˂2200VA.
c.luas bangunan ≥150M² akan tetapi ˂200M² kelompok rumah tangga yang tidak memenuhi salah satu kriteria RT4,RT5 dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.rumah tempat tinggal yang didepannya 5 Rumah Tangga (RT)2 6 Rumah Tangga (RT)1 Rp.5.000,00/ bulan Rp.2.500,00/ bulan terdapat jalan termasuk saluran/got dan bern selebar ≥5 meter akan tetapi ˂6,5 meter
b.daya listrik yang terpasang ≥1300VA akan tetapi ˂2200 VA
c.luas bangunan ≥90M² akan tetapi ˂150M² kelompok rumah tangga yang tidak memenuhi salah satu kriteria RT3,RT4,RT5 dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar ≥3 meter akan tetapi ˂5 meter
b.daya listrik yang terpasang ≥900VA akan tetapi ˂1300 VA
c.luas bangunan ≥36M² akan tetapi ˂90M² kelompok rumah tangga yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut :
a.rumah tempat tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran /got dan berm selebar ˂3Meter
b.daya listrik yang terpasang ˂900VA
c.luas bangunan ˂36M² 5 Pelayanan Persampahan /Kebersihan ditempat/ bangunan untuk usaha 1 Usaha Mikro,antara lain warung dan depot 2 Usaha Kecil antara lain apotek,wartel/ warnet dan panti- panti pijat/salon Rp.7.500,00/ bulan Rp.12.500,00/ bulan
1. 1.usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
c.didepannya terdapat jalan masuk saluran got dan berm selebar≥ 3 m akan tetapi˂6m
d.daya listrik yang terpasang ≥900VA akan tetapi˂1300VA
e.luas bangunan ≥36M²akan tetapi˂120M²
1. 2.usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai, atau menjadi
a.usaha menengah 1,antara lain mini market/ swalayan, bengkel sepeda motor,industri rumah tangga dan bengkel las Rp.20.000,00/ bulan salah satu kriteria sebagai berikut:
a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.0 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
c.didepannya terdapat jalan termasuk saluran gor dan berm selebar≥5m akan tetapi ˂6,5 m
d.daya listrik yang terpasang ≥1300VA akan tetapi˂2200VA
e.luas bangunan ≥120M² akan tetapi˂200M²
1. 1.a.Usaha menegah 1 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi
a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.0 00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.0 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.25.000.000. 000 (dua puluh lima milyar rupiah)
c.didepannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar ≥6,5m akan tetapi˂10 meter
d.daya listrik yang terpasang ≥2200VA akan tetapi˂3300VA
e.luas bangunan≥200 M² akan tetapi˂250M²
b.Usaha menengah 2, antara lain bengkel mobil dealer sepeda motor/mobil,show room mobil dan ruko/pertokoan Rp.25.000,00/ bulan
1. 2.b. Usaha Menengah 2 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.00 0 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.25.000.000.00 0 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.00 0 (lima puluh milyar rupiah)
c.di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm≥10M akan tetapi ˂15 M
d.daya listri yang terpasang ≥3300VA akan tetapi ˂400VA
e.luas bangunan ≥250M² akan tetapi ˂300M²
1. 4.Usaha besar meliputi antara lain pabrik, pergudangan, bank dan real estate 4 Restoran 5 Hotel
2. 1.Hotel Berbintang 5
a.sampai dengan 200 kamar
b.diatas 200 kamar Rp.200.000,00/ bulan Rp.100.000,00/ bulan Rp.300.000,00/ bulan Rp.400.000,00/ bulan Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha nasional milik negara atau swasta,usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.00 0 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.00 0 (lima puluh milyar rupiah)
c.terletak di jalan protokol, jalan utama,jalan kembar termasuk saluran/got dan berm selebar ≥15 meter serta jalan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
d.daya listrik yang terpasang ≥ 4400VA
e.luas bangunan ≥300M² Usaha jasa yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau badan hukum swasta dengan tingkat klasifikasi sesuai keberadannya
1. 2.Hotel Berbintang 4
a.sampai dengan 100 kamar
b.diatas 100 kamar
1. 3.Hotel Berbintang 3
a.sampai dengan 100 kamar
b.diatas 100 kamar
1. 4.Hotel Berbintang 2
a.sampai dengan 100 kamar
b.diatas 100 kamar
1. 5.Hotel Berbintang 1
a.sampai dengan 100 kamar
b.diatas 100 kamar
1. 6.Hotel Melati/ Losmen/Non Bintang
a.sampai dengan 50 kamar
b.diatas 50 kamar Rp.225.000,00/ bulan Rp.245.000,00/ bulan Rp.210.000,00/ bulan Rp.215.000,00/ bulan Rp.195.000,00/ bulan Rp.205.000,00/ bulan Rp.180.000,00/ bulan Rp.190.000,00/ bulan Rp.120.000,00/ bulan Rp.140.000,00/ bulan
1. 6.Pelayanan Persampahan /kebersihan dipasar/ pusat perbelanjaan
2. 1.Pasar Pemerintah
3. 2.Pasar Swasta
4. 3.Mall/Pusat Perbelanjaan Rp.25.000,00/ bulan Rp.100.000,00/ bulan Rp.7.000.000,/ bulan pasar yang dikelola/dikuasai oleh pemerintah pasar yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau badan usaha swasta mall/pusat perbelanjaan yang dikelola oleh swasta
5. 7.Pelayanan persampahan /kebersihan bersifat instidentil
6. 1.kegiatan bersifat komersil (pameran produk,acara hiburan malam ada lapangan terbuka dan lain- lain) Rp.500.000,/ hari
7. 2.kegiatan bersifat sosial,pembinaan olahraga, pendidikan/ kebudayaan Rp.100.000,-/ hari 8 Pelayanan persampahan /kebersihan di tempat khusus
8. 1.pedagang kali lima
9. 2.membuang sampah secara langsung ke TPA Rp.1.000,- /lapak/hari Rp.65.000,/ton
10. 2.Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

3.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(4)Tata cara pembayaran, pemungutan, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 9 Mei 2016 WALIKOTA BANJARBARU, TTD H.NADJMI ADHANI Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 9 Mei 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH TTD H. SAID ABDULLAH BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR ( 57 / 2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN I. UMUM Dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat diperlukan peran serta masyarakat untuk pembangunan disegala bidang, masyarakat perlu dilibatkan baik dalam tatanan perencanaan maupun pata tingkat implementasinya, sehingga program pembangunan yang telah diangendakan mencapai hasil sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat tersebut adalah kepatuhan akan memenuhi kewajiban sebagai tanggung jawabnya, Sebagai anggota masyarakat yang telah diatur dan diamanat oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik yang berbentuk pajak sebagai pembayaran kewajiban atas layanan diterimanya dari Pemerintah secara tidak langsung maupun berbentuk retribusi sebagai imbalan yang diterima oleh Pemerintah atas pelayanan langsung diberikan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Terkait dengan kewajiban dalam bentuk pembayaran retribusi sebagaimana yang disebutkan diatas Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan kewenangannya telah membuat suatu kebijakan dalam upaya dimana salah satu sisi bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melibatkan peran serta / partisipasi masyakarat dan disisi lain memberi pengaturan dalam penanganan dan pengelolaan persampahan di wilayah hukum Pemerintah Kota Banjarbaru, sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Banjarbaru menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persamnpahan/kebersihan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 32

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 37

Pasal 37

Pasal 40

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 37

Pasal 37

Pasal 40

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011