DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Arsitektur Berciri Khas Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Gaya Arsitektur Bangunan; Penyelenggaraan Arsitektur Bangunan Pada Bangunan Gedung; Pengendalian dan Pengawasan; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan arsitektur bangunan di Daerah Kota Banjarbaru cenderung mengabaikan arsitektur yang menjadi ciri khas, sehingga arsitektur bangunan yang ada belum dapat mencerminkan Banjarbaru sebagai pusat Kebudayaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai menata arsitektur bangunan di Daerah dibutuhkan pengaturan mengenai arsitektur bangunan yang berciri khas Budaya Banjar;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Berciri Khas Budaya Banjar Pada Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinggkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
1. 2.Undang-Undang... SALINAN
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 652;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. 9.Peraturan Pemerintah...
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. 11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 104);
13. 12.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
14. 13.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALI KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BERCIRI KHAS BUDAYA BANJAR PADA BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4.Dewan...
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah kontruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
7.Budaya Banjar adalah pikiran, perbuatan atau tingkah laku, serta artifak- artifak terkait dengan orang Banjar dalam konsep sejarah maupun peninggalannya, dari masa lalu hingga kekinian yang terangkum dalam alam Melayu beserta unsur pembentukannya.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pendidikan, maupun kegiatan khusus.
9.Arsitektur Bangunan Berciri Khas Budaya Banjar yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kota Banjarbaru pada khususnya yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Kerajaan Banjar.
10.Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.
11.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung berdasarkan pada asas, meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kelestarian dan pembangunan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.kelokalan; dan
f.otonomi daerah.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mengatur lebih lanjut Arsitektur Bangunan guna melestarikan dan memperkuat Budaya Banjar pada Bangunan Gedung; dan
b.menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan bangunan gedung yang serasi dengan lingkungannya, dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik arsitektur bangunan gedung berciri khas Budaya Banjar;
b.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung agar menghasilkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
c.mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Arsitektur Bangunan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Gaya Arsitektur Bangunan;
b.penyelenggaraan Arsitektur Bangunan pada Bangunan Gedung;
c.pengendalian dan pengawasan;
d.penghargaan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN

Pasal 6

(1)Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas Budaya Banjar meliputi:
1. a.bentuk atap; dan
2. b.ornamen;
(2)Gaya Arsitektur Bangunan yang dapat di terapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.
(3)Ketentuan mengenai bentuk elemen gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Gaya Arsitektur Bangunan diberlakukan pada bangunan dengan fungsi usaha, sosial dan budaya.
(2)Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bangunan milik Pemerintah Daerah, atau badan usaha milik daerah.
(3)Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberlakukan untuk Bangunan Gedung Milik pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik Negara, badan usaha milik provinsi, perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum yang ada di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN ARSITEKTUR BANGUNAN PADA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 8

(1)Arsitektur Bangunan harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan ciri sebagai berikut:
1. a.menciptakan keindahan;
2. b.menjaga estetika;
3. c.melindungi kebutuhan akan privasi;
4. d.menjamin keamanan dan keselamatan dari bencana; dan
5. e.memisahkan ruang publik dari ruang privat.
(2)Arsitektur Bangunan harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan ciri sebagai berikut:
1. a.tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga;
2. b.tidak menggunakan elemen arsitektur yang hanya boleh dipakai pada bangunan tertentu; dan
3. c.tidak menggunakan elemen arsitektur yang terkait dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.
(3)Arsitektur Bangunan harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri sebagai berikut:
1. a.mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. b.melestarikan vegetasi langka khas Budaya Banjar yang mempunyai filosofi; dan
3. c.memanfaatkan potensi material/bahan setempat.
(4)Arsitektur Bangunan harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang ada dengan ciri sebagai berikut:
1. a.Menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen bangunan dengan bangunan Cagar Budaya;
2. b.mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 9

(1)Arsitektur bangunan berciri khas selain Banjar dapat diterapkan pada bangunan dengan fungsi meliputi :
1. a.Kantor perwakilan daerah atau negara lain; dan
2. b.Tempat ibadah.
(2)Gaya arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Dalam hal Bangunan milik Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah yang telah ada, secara bertahap dilakukan penyesuaian mempedomani Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015